<![CDATA[Penegakan hukum maritim Indonesia menghadapi persoalan koordinasi karena pengawasan dan penindakan di laut melibatkan banyak institusi dengan dasar kewenangan sektoral. Artikel ini mengembangkan gagasan komando operasional terpadu dengan memasukkan perspektif teknik kapal, sehingga kapal patroli tidak hanya dipandang sebagai sarana transportasi, tetapi sebagai platform operasional yang mendukung deteksi, komunikasi, pemeriksaan, pengejaran, pengamanan bukti, dan koordinasi lintas institusi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-konseptual berbasis studi dokumen dan pengembangan gagasan dari kajian hukum maritim, kemudian menerjemahkannya menjadi kebutuhan teknis kapal. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh pembagian kewenangan, tetapi juga oleh kesesuaian karakteristik kapal dengan profil misi. Kapal patroli untuk sistem komando terpadu perlu memiliki keseimbangan antara kecepatan, endurance, stabilitas, kemampuan manuver, kapasitas personel, ruang komando, sistem komunikasi, sistem navigasi, dan fasilitas boarding. Konsep yang ditawarkan adalah kapal patroli multi-misi yang terhubung dengan pusat komando dan pangkalan data bersama. Integrasi tersebut memungkinkan informasi hasil patroli diteruskan secara cepat untuk menentukan tindakan dan jalur perkara. Model ini mempertahankan kewenangan teknis instansi sektoral, tetapi memperkuat kapal dan sistem operasinya sebagai simpul awal penegakan hukum yang terintegrasi.]]>
Copyrights © 2026
