<![CDATA[Tujuan utama dari penelitian ini ialah melakukan analisis regulasi hukum terkait penyelarasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam akta Perseroan Terbatas serta mengkaji peran dan tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi ketidaksesuaian pencantuman KBLI. Kajian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif yang mana mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dihimpun lewat studi dokumen, yang selanjutnya dibedah menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyesuaian KBLI merupakan aspek yuridis yang esensial dalam menjamin kepastian hukum dan legalitas kegiatan usaha didalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA. Peranan notaris bersifat strategis dan proaktif dalam proses pembuatan akta. Selain mengakomodasi kehendak para pihak, notaris juga berkewajiban memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa materi yang tercantum dalam akta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, mencakup mengenai pembaruan KBLI. Apabila terjadi ketidaksesuaian KBLI akibat kelalaian Notaris, maka berdasarkan reuglasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris wajib serta pelanggaran terkait secara administratif, perdata, dan etik profesi sesuai. Maka daripada itu, profesionalitas dan kehati-hatian Notaris merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas.]]>
Copyrights © 2026
