<![CDATA[Desentralisasi pasca-Reformasi 1998 menciptakan konsentrasi kekuasaan baru di tingkat pemerintah daerah tanpa diimbangi dengan penguatan pengawasan, sehingga memunculkan pola korupsi yang lebih kompleks. Artikel ini mengkaji kasus Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Muara Enim pada Juni 2026 yang mengungkap rantai korupsi berlapis: kolusi pengadaan proyek Smart Board dan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara sosiologis mengungkap bagaimana relasi kekuasaan, jaringan aktor, dan pranata pengawasan formal dapat saling terkooptasi dalam satu sistem korupsi yang terkonsolidasi. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kolusi kolektif antaraktor terbentuk dan mengapa mekanisme pengawasan eksternal BPK gagal berfungsi serta dapat dikooptasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur pada studi kasus tunggal, memadukan sintesis 28 artikel peer-reviewed dengan data empirik dari dokumen resmi KPK dan pemberitaan media nasional, dianalisis melalui teori korupsi kolusif (collusive corruption) dan teori pengawasan gagal (regulatory capture). Hasil kajian menemukan bahwa lapis pertama menghasilkan rente ilegal melalui fee 5% dari nilai kontrak yang disalurkan secara hierarkis dan disamarkan lewat rekening penampung, sementara lapis kedua berupa suap Rp1,6 miliar kepada oknum auditor BPK melalui rantai perantara berlapis yang melindungi rente tersebut dengan menetralisir temuan audit. Kedua lapis saling menopang dalam siklus tertutup yang memenuhi empat dimensi corruption consolidation, didukung oleh faktor sosiologis seperti budaya kepatuhan hierarkis dan normalisasi negosiasi audit. Simpulannya, korupsi berlapis merupakan produk konfigurasi struktural, institusional, dan sosiokultural sistemik, sehingga reformasi antikorupsi perlu menyasar penguatan independensi auditor, reformasi hulu pengadaan, dan pembongkaran jaringan perantara secara simultan. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi untuk memperkaya teori korupsi kolusif dan teori pengawasan gagal melalui elaborasi mekanisme keterkaitan antarlapis korupsi sebagai satu kesatuan siklus corruption consolidation.]]>
Copyrights © 2025
