<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan terhadap kebijakan absensi digital serta faktor-faktor determinan yang memengaruhi proses pemaknaan tersebut di lingkungan Kantor Organisasi Kepegawaian Kabupaten Konawe. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam bersama sejumlah informan kunci. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa aparatur sipil di instansi tersebut umumnya memandang implementasi aplikasi E-Kerja secara positif sebagai instrumen modernisasi birokrasi yang mampu menjamin keadilan dan transparansi data. Ditinjau dari perspektif model George Edward III, efektivitas kebijakan ini didukung oleh pola komunikasi yang sinergis antara Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi Kepegawaian. Meskipun ketersediaan infrastruktur teknologi seperti fitur biometrik dan GPS sudah mencukupi, namun operasionalnya masih terkendala oleh fluktuasi stabilitas internet. Komitmen manajerial yang kuat terbukti mampu mengatasi resistensi pegawai pada masa transisi awal, sehingga tercipta perbaikan disiplin kerja. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi meliputi gangguan jaringan teknis, kendala pada sistem verifikasi wajah, serta risiko manipulasi data melalui aplikasi lokasi palsu (fake GPS).]]>
Copyrights © 2026
