Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Public Service Management in Rural Primary Health Care: Organizational Capacity, Standard Operating Procedure Compliance, and Community Outreach in Indonesia Nartin; Jefry Crisbiantoro; Jabal Arfah; Hasjad; Melati
Fundamental and Applied Management Journal Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/famj.v4i2.920

Abstract

Rural primary health care facilities must deliver public services under resource constraints, diverse service needs, and uneven community health awareness. In Indonesia, Puskesmas functions not only as a first-level health care facility, but also as a public service organization that must manage resources, standard operating procedures, service communication, and community outreach. This study analyzes public service management in rural primary health care by examining organizational capacity, standard operating procedure compliance, implementer disposition, community outreach, and cross-sector coordination at Mowewe Puskesmas, East Kolaka Regency, Indonesia. Methods: A descriptive qualitative case study was conducted from April to May 2026. Sixteen informants were selected through purposive sampling and limited snowball sampling, including managers, health workers, administrative staff, health cadres, and service users. Data were collected through observation, in-depth interviews, and review of standard operating procedure documents. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings: The findings show that Mowewe Puskesmas provides curative, preventive, promotive, and rehabilitative services based on regulations and standard operating procedures. Health worker commitment, mobile outreach services, and health cadres support service delivery. However, limited human resources, suboptimal facilities, low community health awareness, and irregular cross-sector coordination constrain service effectiveness. This study contributes an empirical model that links organizational capacity, standard operating procedure compliance, implementer disposition, community outreach, and cross-sector coordination as interrelated determinants of rural primary health care effectiveness. The findings support managerial action on workforce planning, procedure evaluation, facility improvement, cadre development, mobile service scheduling, and routine cross-sector coordination.
Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat(Studi pada Satpol PP, Kebakaran dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur) Amiruddin Amiruddin; Jabal Arfah; Rola Pola Anto; Nartin Nartin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabakaran dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dapat terlaksana karena dukungan pada aspek: (1) tujuan atau kebijakan yakni menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan baik di Kabupaten Kolaka Timur, (2) Adanya kegiatan pencapaian tujuan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan kebijakan untuk mencapai penataan wilayah Kolaka Timur yang tertib, nyaman dan tertata dengan baik (3) Adanya hasil kegiatan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yakni terwujudnya wilayah Kabupaten yang tertib, tentram dan tertata dengan baik. (2) Faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yaitu (1) aspek Komunikasi, yakni sebelum pelaksanaan kebijakan maka Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur melakukan komunikasi pada lokasi tujuan pelaksanaan penertiban lokasi, (2) Sumberdaya yakni pelaksanaan kebijakan didukung dengan jumlah staf atau pegawai dan unsur pimpinan, sumber daya anggaran (dana), sumber daya fasilitas (alat) dan sumber daya informasi atau data lokasi penertiban, (3) Disposisi yakni adanya kelakuan unsur pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan kebijakan penertiban umum, dan (4) Struktur birokrasi yakni adanya pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan adanya pembagian tugas dan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan kebijakan penertiban umum yang dihadiri unsur pimpinan dan staf.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe Aljunar; Rola Pola Anto; Jabal Arfah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2249

Abstract

Pemberdayaan masyarakat Desa Wunduongohi dalam meningkatkan kesejahteraan penerima Program Keluarga Harapan belum optimal sehingga keluarga yang masuk kategori miskin ini sulit untuk mandiri dan berdaya. Pemerintah Desa Wunduongohi perlu melakukan upaya pembinaan dalam berbagai program kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima program Keluarga Harapan di Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling penerima Program Keluarga Harapan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan penerima manfaat Program Keluarga harapan di Desa Wunduongohi dapat terlaksana melalui (a) kegiatan yang terencana dan kolektif, (b) memperbaiki kehidupan masyarakat, dan (c) prioritas bagi kelompok yang lemah atau kurang beruntung, dan (d) dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
Kinerja Adaptif Subbagian Protokol Dalam Menghadapi Perubahan Agenda Dan Instruksi Pimpinan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Indarwati Rahman; Rola Pola Anto; Jabal Arfah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2252

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah memiliki tingkat dinamika yang cukup tinggi, sehingga dalam waktu tertentu perubahan agenda pimpinan daerah sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat, bahkan mendekati waktu pelaksanaan kegiatan. Subbagian Protokol dituntut untuk mampu bekerja secara cepat, responsif, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan agenda maupun instruksi pimpinan daerah yang bersifat mendadak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja adaptif Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Konawe dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Subbagian Protokol, staf protokol yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja adaptif Subbagian Protokol Kabupaten Konawe berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan pegawai dalam merespons perubahan agenda secara cepat, melakukan penyesuaian teknis di lapangan, menjaga koordinasi internal dan eksternal, mengambil keputusan sesuai situasi, serta membangun kerja sama tim dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Perubahan agenda yang bersifat mendadak tidak menjadi hambatan yang signifikan karena pegawai mampu melakukan penyesuaian melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas.
Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Konawe Febriyani; Rola Pola Anto; Jabal Arfah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2253

Abstract

Penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menghadapi beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas dan beberapa pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe secara umum sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pegawai yang relatif baik, kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib kerja, penggunaan waktu kerja yang cukup efektif, serta adanya tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Masih ditemukan beberapa pegawai yang datang terlambat atau belum sepenuhnya memanfaatkan waktu kerja secara optimal sehingga kedisiplinan masih perlu ditingkatkan