Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Public Service Management in Rural Primary Health Care: Organizational Capacity, Standard Operating Procedure Compliance, and Community Outreach in Indonesia Nartin; Jefry Crisbiantoro; Jabal Arfah; Hasjad; Melati
Fundamental and Applied Management Journal Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/famj.v4i2.920

Abstract

Rural primary health care facilities must deliver public services under resource constraints, diverse service needs, and uneven community health awareness. In Indonesia, Puskesmas functions not only as a first-level health care facility, but also as a public service organization that must manage resources, standard operating procedures, service communication, and community outreach. This study analyzes public service management in rural primary health care by examining organizational capacity, standard operating procedure compliance, implementer disposition, community outreach, and cross-sector coordination at Mowewe Puskesmas, East Kolaka Regency, Indonesia. Methods: A descriptive qualitative case study was conducted from April to May 2026. Sixteen informants were selected through purposive sampling and limited snowball sampling, including managers, health workers, administrative staff, health cadres, and service users. Data were collected through observation, in-depth interviews, and review of standard operating procedure documents. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model through data reduction, data display, and conclusion drawing. Findings: The findings show that Mowewe Puskesmas provides curative, preventive, promotive, and rehabilitative services based on regulations and standard operating procedures. Health worker commitment, mobile outreach services, and health cadres support service delivery. However, limited human resources, suboptimal facilities, low community health awareness, and irregular cross-sector coordination constrain service effectiveness. This study contributes an empirical model that links organizational capacity, standard operating procedure compliance, implementer disposition, community outreach, and cross-sector coordination as interrelated determinants of rural primary health care effectiveness. The findings support managerial action on workforce planning, procedure evaluation, facility improvement, cadre development, mobile service scheduling, and routine cross-sector coordination.
Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat(Studi pada Satpol PP, Kebakaran dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur) Amiruddin Amiruddin; Jabal Arfah; Rola Pola Anto; Nartin Nartin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabakaran dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dapat terlaksana karena dukungan pada aspek: (1) tujuan atau kebijakan yakni menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan baik di Kabupaten Kolaka Timur, (2) Adanya kegiatan pencapaian tujuan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan kebijakan untuk mencapai penataan wilayah Kolaka Timur yang tertib, nyaman dan tertata dengan baik (3) Adanya hasil kegiatan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yakni terwujudnya wilayah Kabupaten yang tertib, tentram dan tertata dengan baik. (2) Faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yaitu (1) aspek Komunikasi, yakni sebelum pelaksanaan kebijakan maka Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur melakukan komunikasi pada lokasi tujuan pelaksanaan penertiban lokasi, (2) Sumberdaya yakni pelaksanaan kebijakan didukung dengan jumlah staf atau pegawai dan unsur pimpinan, sumber daya anggaran (dana), sumber daya fasilitas (alat) dan sumber daya informasi atau data lokasi penertiban, (3) Disposisi yakni adanya kelakuan unsur pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan kebijakan penertiban umum, dan (4) Struktur birokrasi yakni adanya pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan adanya pembagian tugas dan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan kebijakan penertiban umum yang dihadiri unsur pimpinan dan staf.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe Aljunar; Rola Pola Anto; Jabal Arfah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2249

Abstract

Pemberdayaan masyarakat Desa Wunduongohi dalam meningkatkan kesejahteraan penerima Program Keluarga Harapan belum optimal sehingga keluarga yang masuk kategori miskin ini sulit untuk mandiri dan berdaya. Pemerintah Desa Wunduongohi perlu melakukan upaya pembinaan dalam berbagai program kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima program Keluarga Harapan di Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling penerima Program Keluarga Harapan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan penerima manfaat Program Keluarga harapan di Desa Wunduongohi dapat terlaksana melalui (a) kegiatan yang terencana dan kolektif, (b) memperbaiki kehidupan masyarakat, dan (c) prioritas bagi kelompok yang lemah atau kurang beruntung, dan (d) dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
Kinerja Adaptif Subbagian Protokol Dalam Menghadapi Perubahan Agenda Dan Instruksi Pimpinan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Indarwati Rahman; Rola Pola Anto; Jabal Arfah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2252

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah memiliki tingkat dinamika yang cukup tinggi, sehingga dalam waktu tertentu perubahan agenda pimpinan daerah sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat, bahkan mendekati waktu pelaksanaan kegiatan. Subbagian Protokol dituntut untuk mampu bekerja secara cepat, responsif, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan agenda maupun instruksi pimpinan daerah yang bersifat mendadak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja adaptif Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Konawe dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Subbagian Protokol, staf protokol yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja adaptif Subbagian Protokol Kabupaten Konawe berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan pegawai dalam merespons perubahan agenda secara cepat, melakukan penyesuaian teknis di lapangan, menjaga koordinasi internal dan eksternal, mengambil keputusan sesuai situasi, serta membangun kerja sama tim dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Perubahan agenda yang bersifat mendadak tidak menjadi hambatan yang signifikan karena pegawai mampu melakukan penyesuaian melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas.
Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Konawe Febriyani; Rola Pola Anto; Jabal Arfah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2253

Abstract

Penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menghadapi beberapa kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas dan beberapa pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe secara umum sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pegawai yang relatif baik, kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib kerja, penggunaan waktu kerja yang cukup efektif, serta adanya tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Masih ditemukan beberapa pegawai yang datang terlambat atau belum sepenuhnya memanfaatkan waktu kerja secara optimal sehingga kedisiplinan masih perlu ditingkatkan
Strategi Pengembangan Pariwisata Pada Destinasi Permandian Air Panas Sonai Eka Aprilia; Jabal Arfah; Muh. Kevin Muhfly Alfath
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 8 (2026): GJMI - Agustus
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i8.2262

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kegiatan wisata yang masih terbatas, serta upaya promosi yang belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pariwisata pada objek wisata Permandian Air Panas Sonai serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pengembangannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pimpinan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe yakni Kepala Dinas Kepala Bidang, Staf, dan pengelola objek wisata. Data yang telah diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata pada Permandian Air Panas Sonai belum berjalan secara optimal. Upaya pengembangan destinasi masih berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, akomodasi, dan aktivitas wisata. Dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung wisata, kondisi akses jalan yang belum sepenuhnya memadai, serta kurangnya variasi kegiatan wisata bagi para pengunjun. Pengembangan Permandian Air Panas Sonai perlu dikembangkan secara maksimal melalui peningkatan sarana dan prasarana wisata, pengembangan kegiatan wisata yang lebih beragam, serta peningkatan upaya promosi secara digital (media sosial) agar mampu meningkatkan daya tarik destinasi dan jumlah kunjungan wisatawan.
Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe) Junarty Iswari; Jabal Arfah; Jefry Crisbiantoro
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kemiskinan dan banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Konawe sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive, terdiri atas unsur Dinas Sosial, pendamping PKH, dan KPM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan PKH telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, mencerminkan dimensi strategi Mintzberg (plan, pattern, position, perspective, dan ploy). Strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan KPM, meskipun kemandirian ekonomi belum optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, peran pendamping, dan kerja sama lintas sektor, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pendamping, permasalahan data, kendala teknis, serta kondisi geografis wilayah.
Kualitas Pelayanan Publik (Layanan E-KTP) Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Dona Anjlaini; Nartin Nartin; Jabal Arfah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Pelayanan E-KTP merupakan salah satubentukpelayananadministrasikependudukan yang sangat penting bagi masyarakat dalam memperoleh identitas resmi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai dinas dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan public dalam layanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe belum sepenuhnya optimal. Hal ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (1) tangibles (buktifisik) masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana; (2) reliability (kehandalan) pelayanan belum maksimal karena sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian E-KTP; (3) responsiveness (dayatanggap) petugas masih kurang cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat; (4) assurance (jaminan) belum sepenuhnya memberikan kepastian waktu pelayanan; dan (5) empathy (empati) dalam pelayanan masih perlu ditingkatkan. Faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta tingginya jumlah masyarakat yang mengurus E-KTP. Oleh karenaitu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi pegawai, perbaikan fasilitas, serta optimalisasi system pelayanan agar lebih efektif dan efisien.
Implementasi Kebijakan Absensi Digital pada Kantor Organisasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Ripela Femi Misbar; Nartin Nartin; Jabal Arfah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan terhadap kebijakan absensi digital serta faktor-faktor determinan yang memengaruhi proses pemaknaan tersebut di lingkungan Kantor Organisasi Kepegawaian Kabupaten Konawe. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam bersama sejumlah informan kunci. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa aparatur sipil di instansi tersebut umumnya memandang implementasi aplikasi E-Kerja secara positif sebagai instrumen modernisasi birokrasi yang mampu menjamin keadilan dan transparansi data. Ditinjau dari perspektif model George Edward III, efektivitas kebijakan ini didukung oleh pola komunikasi yang sinergis antara Dinas Kominfo dan Bagian Organisasi Kepegawaian. Meskipun ketersediaan infrastruktur teknologi seperti fitur biometrik dan GPS sudah mencukupi, namun operasionalnya masih terkendala oleh fluktuasi stabilitas internet. Komitmen manajerial yang kuat terbukti mampu mengatasi resistensi pegawai pada masa transisi awal, sehingga tercipta perbaikan disiplin kerja. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi meliputi gangguan jaringan teknis, kendala pada sistem verifikasi wajah, serta risiko manipulasi data melalui aplikasi lokasi palsu (fake GPS).