<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha yang beretika pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap aparatur pemerintah daerah serta pelaku UMKM, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah berperan penting melalui tiga dimensi utama, yaitu penguatan regulasi dan kebijakan pemberdayaan, transparansi serta akuntabilitas pelayanan perizinan, dan pengawasan maupun pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha. Faktor pendukung meliputi nilai-nilai lokal, orientasi belajar, sinergi kelembagaan, kesadaran stakeholder governance, dan kerangka regulasi berkelanjutan, sementara faktor penghambat meliputi rendahnya literasi hukum, intervensi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kesadaran lingkungan, dan minimnya partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM guna mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan]]>
Copyrights © 2026
