Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Menciptakan Good Governance Letizia Dyastari
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 12 (2026): NJMS - Juli 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik di era kontemporer menuntut transformasi paradigma dari model birokrasi konvensional menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif. Penelitian ini mengkaji implementasi dynamic governance sebagai kerangka kerja strategis untuk mewujudkan good governance melalui pelayanan publik yang berkualitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, penelitian ini menganalisis literatur ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2021 hingga 2025 untuk mengidentifikasi mekanisme penerapan dynamic governance, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta kontribusinya terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dynamic governance memerlukan integrasi teknologi digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan perubahan budaya organisasi secara simultan. Keberhasilan transformasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, infrastruktur teknologi yang memadai, literasi digital masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Meskipun menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi dan kesenjangan akses teknologi, dynamic governance terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi pelayanan. Kontribusinya terhadap good governance termanifestasi melalui penguatan responsivitas pemerintah dan penciptaan ekosistem pelayanan yang inklusif serta berkelanjutan, menjadikannya instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Inovasi Pelayanan Publik Sistem Aplikasi Samagov Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Kota Samarinda Fresly; Letizia Dyastari
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.67

Abstract

Aplikasi Samagov atau Aplikasi Pemerintah Kota Samarinda merupakan inovasi dalam layanan online berbasis aplikasi yang merupakan produk kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguji inovasi layanan pada aplikasi Samagov serta untuk mengetahui kendala yang terjadi sejak implementasi inovasi ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Samagov merupakan produk inovasi unggulan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan telah berjalan efektif dan efisien serta memiliki keunggulan dalam memudahkan masyarakat untuk mencari, menerima, dan melaporkan informasi hanya dengan menggunakan satu aplikasi bernama Samagov. Aplikasi Samagov merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama Samarinda Santer. Peneliti berharap Pemerintah Kota Samarinda akan terus meningkatkan fitur yang tersedia, menyediakan layanan aplikasi untuk semua jenis sistem perangkat dan mensosialisasikan pengenalan aplikasi ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat yang diberikan melalui inovasi pada Aplikasi Samagov.
Inovasi Pelayanan Publik Sistem Aplikasi Samagov Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Kota Samarinda Fresly; Letizia Dyastari
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.67

Abstract

Aplikasi Samagov atau Aplikasi Pemerintah Kota Samarinda merupakan inovasi dalam layanan online berbasis aplikasi yang merupakan produk kolaborasi antara Pemerintah Kota dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menguji inovasi layanan pada aplikasi Samagov serta untuk mengetahui kendala yang terjadi sejak implementasi inovasi ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik analisis data yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi Samagov merupakan produk inovasi unggulan yang diciptakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan telah berjalan efektif dan efisien serta memiliki keunggulan dalam memudahkan masyarakat untuk mencari, menerima, dan melaporkan informasi hanya dengan menggunakan satu aplikasi bernama Samagov. Aplikasi Samagov merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang bernama Samarinda Santer. Peneliti berharap Pemerintah Kota Samarinda akan terus meningkatkan fitur yang tersedia, menyediakan layanan aplikasi untuk semua jenis sistem perangkat dan mensosialisasikan pengenalan aplikasi ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan manfaat yang diberikan melalui inovasi pada Aplikasi Samagov.
Tata Kelola Pemerintahan Desa Untuk Menciptakan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Letizia Dyastari
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 8 (2026): NJMS - Maret 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi kinerja pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan desa dalam konteks prinsip good governance, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta merumuskan model tata kelola pemerintahan desa yang ideal untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan library research yang menganalisis literatur dari basis data SINTA, Scopus, dan Google Scholar periode 2021-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, minimnya sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kendala sosio-kultural. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola meliputi kapasitas aparatur desa, ketersediaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat kesadaran masyarakat. Model tata kelola ideal harus mengintegrasikan prinsip good governance secara komprehensif, memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi publik, mendorong partisipasi aktif dan inklusif seluruh lapisan masyarakat, serta memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep tata kelola pemerintahan lokal dan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, kabupaten, dan nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Pola Interaksi Kolaboratif Pemerintah Daerah Dengan Komunitas Wirausaha Muda Sebagai Upaya Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Bandung Barat Letizia Dyastari
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 2 (2026): NJMS - September 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi kolaboratif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan komunitas wirausaha muda dalam upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kolaborasi, serta menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan lima informan yang terdiri atas perwakilan dinas terkait, ketua dan anggota komunitas wirausaha muda, serta akademisi pendamping program, melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berlangsung melalui tiga jalur, yaitu kelembagaan formal, pendampingan partisipatif, dan komunikasi digital, yang membentuk pola interaksi multiarah antara pemerintah dan komunitas. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan daerah dan ketersediaan infrastruktur digital, sementara faktor penghambat mencakup birokrasi yang kompleks, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan akses pembiayaan dan sertifikasi. Kolaborasi ini terbukti berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas individu, penguatan identitas kolektif, dan perluasan jejaring pemasaran, meskipun manfaatnya belum merata di seluruh wilayah kabupaten. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan birokrasi, perluasan jangkauan program, serta penguatan regenerasi kepemimpinan komunitas guna mendukung keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kolaborasi pemerintah dan komunitas wirausaha muda di masa mendatang.
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Iklim Usaha Beretika Pada Sektor UMKM Letizia Dyastari
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 2 (2026): NJMS - September 2026
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tata kelola pemerintahan daerah dalam membangun iklim usaha yang beretika pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap aparatur pemerintah daerah serta pelaku UMKM, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah berperan penting melalui tiga dimensi utama, yaitu penguatan regulasi dan kebijakan pemberdayaan, transparansi serta akuntabilitas pelayanan perizinan, dan pengawasan maupun pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha. Faktor pendukung meliputi nilai-nilai lokal, orientasi belajar, sinergi kelembagaan, kesadaran stakeholder governance, dan kerangka regulasi berkelanjutan, sementara faktor penghambat meliputi rendahnya literasi hukum, intervensi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kesadaran lingkungan, dan minimnya partisipasi pelaku usaha dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM guna mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan