<![CDATA[Sexual violence against children continues to escalate, creating complex legal ambivalence when children occupy dual positions as both victims and perpetrators in society. The urgency of this research stems from the lack of comprehensive studies simultaneously integrating judicial decisions with institutional field assistance mechanisms. This study aims to analyze the juridical basis of judges' legal considerations and models of child protection and recovery in Banyumas. An empirical juridical method was applied through semi-structured interviews with judges, counselors, and an analysis of criminal court verdicts. The results prove that judicial considerations regarding child victims prioritize restitution and a one-third enhancement of the principal penalty pursuant to sexual violence legislation. Conversely, sanctions for child offenders emphasize restorative justice through a maximum punishment of half the adult penalty, oriented toward character building under the juvenile justice system. The Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children plays a central role in psychological trauma recovery, comprehensive legal protection, and social reintegration. In conclusion, harmonizing proportional judicial decisions and integrated institutional rehabilitation is crucial to realizing substantive justice, legal utility, and certainty for children's developmental future. ABSTRAK Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, memunculkan ambivalensi hukum kompleks ketika anak berposisi ganda sebagai korban sekaligus pelaku di masyarakat. Urgensi penelitian ini didasari minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan putusan peradilan dengan mekanisme pendampingan lapangan institusional secara simultan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan yuridis hakim serta model perlindungan dan pemulihan anak di Banyumas. Metode yuridis empiris diterapkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap hakim, konselor, serta telaah putusan perkara pidana. Hasil penelitian membuktikan pertimbangan hakim pada anak korban memprioritaskan restitusi dan penambahan sepertiga hukuman pokok sesuai regulasi tindak kekerasan seksual. Sebaliknya, penjatuhan sanksi anak pelaku mengedepankan keadilan restoratif melalui pemidanaan maksimal setengah vonis dewasa berorientasi pembinaan karakter berbasis peradilan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memegang fungsi sentral pemulihan trauma psikologis, perlindungan hukum komprehensif, serta reintegrasi sosial. Disimpulkan bahwa harmonisasi putusan yuridis proporsional dan rehabilitasi kelembagaan terpadu krusial guna mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi tumbuh kembang masa depan anak demi menjamin terpenuhinya hak asasi manusia generasi muda secara utuh berlandaskan keadilan hukum di wilayah Indonesia. ]]>
Copyrights © 2026
