<![CDATA[Pendirian Organisasi Papua Merdeka dan keinginannya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI bukan tanpa alasan. Usaha pemerintah dalam penanggulangan KKB sangat militeristik dan tidak melihat mengapa OPM itu sendiri terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa strategi pembangunan berkelanjutan penting dalam mengatasi akar masalah pelanggaran HAM di Papua serta merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk mereduksi potensi pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konsep. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan militeristik tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM, karena persoalan yang terjadi bersifat struktural dan menuntut pemulihan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan menjadi strategi ideal karena menekankan pemerataan, pemenuhan hak asasi manusia dasar, partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tetap memperhatikan ekosistem lingkungan setempat. Implementasi strategi ini dapat mengatasi ketidakadilan, mengurangi kesenjangan, memperbaiki hubungan negara dengan Masyarakat Asli Papua, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di masa depan.]]>
Copyrights © 2026
