<![CDATA[Fenomena perbudakan modern berbasis siber (cyber-based slavery), seperti modus penipuan daring (online scamming) dan pengantin pesanan, telah bertransformasi menjadi ancaman serius. Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), namun regulasi ini dinilai masih terjebak pada pemahaman eksploitasi konvensional yang bersifat fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terkait unsur eksploitasi, mengidentifikasi kelemahan normatif yang menghambat penegakan hukum, serta menawarkan solusi reformulasi ideal unsur eksploitasi guna memperluas jangkauan perlindungan bagi korban dan menjerat pelaku secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga mengarah pada analisis data secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hukum saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau jeratan digital karena fokus pada pembuktian fisik-teritorial. Kelemahan utama ditemukan pada ambiguitas frasa dalam beberapa pasal sehingga perlu reformulasi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 7 UU PTPPO karena sudah ada eksploitasi non-fisik yang berbasis digital. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam melakukan pembuktian dan penuntutan terhadap sindikat transnasional yang mengendalikan korban dari luar negeri, sehingga perlu reformulasi ideal dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.]]>
Copyrights © 2026
