<![CDATA[Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana luar biasa yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Negara telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan hak korban dan pelaksanaan pemidanaan pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Indonesia serta mengkaji implementasi pemidanaan terhadap pelaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban telah diatur secara normatif, namun implementasinya belum terintegrasi secara optimal, terutama pada tahap pemasyarakatan. Pemidanaan terhadap pelaku masih bersifat formalistik dan belum didukung program rehabilitasi khusus, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan korban dan pencegahan residivisme. Penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi sistem pemasyarakatan yang berperspektif perlindungan korban dan keadilan berorientasi korban.]]>
Copyrights © 2026
