Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Pemerintah: Effectiveness of Presidential Regulation Number 46 of 2025 in Preventing Government Procurement Corruption

Miko Jaya Nanda Pratama (Magister Hukum, Universitas Semarang)
Zaenal Arifin (Magister Hukum, Universitas Semarang)
Ni Nyoman Tri Partini (Fakultas Hukum, Universitas Safin)

Journal Juridisch
Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH

This study aims to assess the effectiveness of Presidential Regulation No. 46 of 2025 in preventing corruption in government procurement of goods and services. This study answers the question of whether Presidential Regulation No. 46 of 2025 is effective in reducing corruption in procurement or whether it opens up new risks in the modern procurement system. The research problem is based on the high vulnerability of the procurement sector to conflicts of interest and abuse of authority despite regulatory reforms and system digitization. Effectiveness in this study is measured operationally through four indicators, namely normative compliance, prevention of conflicts of interest, integrity of the electronic procurement system, and effectiveness of risk-based supervision. The research uses a normative legal method with a regulatory, conceptual, and case approach, analyzed qualitatively. The results show that Presidential Regulation No. 46 of 2025 normatively strengthens transparency and efficiency through digitization and simplification of procedures, but still leaves vulnerabilities in the procurement planning stage, expansion of administrative discretion, and limitations in preventive oversight. It is concluded that the effectiveness of regulations is conditional and depends on the integrity of the apparatus and institutional oversight capacity. The novelty of this research lies in the analysis of the duality of regulations as an instrumen for preventing corruption and as a source of new systemic risks due to the modernization of procurement.   Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menjawab pertanyaan apakah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 efektif menekan korupsi pengadaan atau justru membuka ruang risiko baru dalam sistem pengadaan modern. Permasalahan penelitian didasarkan pada tingginya kerentanan sektor pengadaan terhadap konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang meskipun telah dilakukan reformasi regulasi dan digitalisasi sistem. Efektivitas dalam penelitian ini diukur secara operasional melalui empat indikator, yaitu kepatuhan normatif, pencegahan konflik kepentingan, integritas sistem elektronik pengadaan, dan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara normatif memperkuat transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, namun masih menyisakan kerentanan pada tahap perencanaan pengadaan, perluasan diskresi administratif, dan keterbatasan pengawasan preventif. Disimpulkan bahwa efektivitas regulasi bersifat kondisional dan bergantung pada integritas aparatur serta kapasitas pengawasan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis dualitas regulasi sebagai instrumen pencegahan korupsi sekaligus sumber risiko sistemik baru akibat modernisasi pengadaan.