Articles
<![CDATA[Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Junaidi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sukarna, Kadi]]>;
<![CDATA[Arifin, Zainal]]>;
<![CDATA[Soegianto, Soegianto]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 2 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i2.14096
<![CDATA[Melalui pendekatan kajian normatif, ditemukan bahwa pemerintah daerah mendalilkan kebijakan Refocusing anggaran berdasarkan pada ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Pengaturan demikian tentunya tidaklah terlalu kuat malah akan berpotensi menjadi celah terjadinya mensrea (niat jahat) bagi pelaksana kebijakan pemerintahan utamanya baik pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Hal yang seharusnya diatur dalam kebijakan penganggaran terkait kebijakan Refocusing anggaran adalah melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menjadi dasar pengganti dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang selama ini merupakan dasar legalitas proses kebijakan keuangan daerah di samping juga peraturan lain.]]>
<![CDATA[CONTROL OF THE USE OF PLASTIC WASTE IN SEMARANG CITY ]]>
<![CDATA[Irfatul Chasanah]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Diah Sulistyani]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>
<![CDATA[ UNTAG Law Review Vol 4, No 2 (2020): UNTAG LAW REVIEW (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.097 KB)
|
DOI: 10.36356/ulrev.v4i2.1832
<![CDATA[The research objective was to study and analyze the control of plastic waste use in Semarang City and how to control the use of plastic waste in Semarang City. Plastic waste is still a big problem in Indonesia, one of which occurs in the city of Semarang. The problem faced is that every day plastic waste continues to increase, one example in TPA Jatibarang every day Semarang residents can produce household plastic waste of 1,300 tons. This research method uses empirical juridical. This research concludes that the Semarang City Government to address the increasing problem of plastic waste has issued Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019 concerning the control of plastic use. In addition, the Semarang City government issued a mayor's circular regarding the elimination of the use of plastic bags in modern shops such as Alfamart, Alfamidi & Indomaret and to support this, companies also disseminate the regulation to the public. The Mayor's Regulation is ineffective due to the lack of socialization to the public and the lack of awareness of the use of plastic as a grocery bag and lack of supervision by the related institutions due to lack of personnel and no clear sanctions for violating the Mayor's Regulation so that there is no deterrent effect for violators.]]>
<![CDATA[Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading ]]>
<![CDATA[Rohmini Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1 (2022): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v7i1.4875
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan praktik operator binary option yang dianggap ilegal di Indonesia. Melakukan investigasi faktor yang melatarbelakangi keberadaan praktik tidak etis yang dilakukan oleh operator binary option yang menimbulkan kerugian pemegang opsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa binary option bukan merupakan instrument investasi atau trading. Terdapat kelemahan regulasi dalam mengatur mengenai binary option. Belum ada sanksi hukum yang tegas bagi penyelenggara binary option. Yang dianggap bertindak tidak etis adalah para afiliator dan atau influencer, sehingga afiliator yang memperoleh sanksi hukum. Masih rendahnya tingkat literasi keuangan digital di Indonesia menyebabkan masyarakat sering tergoda iming-iming return tinggi. Mereka belum bisa membedakan antara investasi, trading dan binary option. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa metode affiliate marketing digunakan untuk mengambil hati para pemegang opsi. Strategi framing dan flexing berhasil menggoda mereka dalam kondisi tingkat literasi keuangan digital di Indonesia masih rendah.Kebaruan dari penelitian ini berupa penjelasan tentang praktik operator binary option sebagai permainan zero-sum, bukan merupakan investasi maupun trading. This study aims to examine the existence of binary options operator practices considered illegal in Indonesia. Conduct an investigation of the factors behind the existence of unethical practices by binary options operators that cause losses to option holders. This study uses a normative juridical approach. The results of this study explain that binary options are not investment or trading instruments. There are regulatory weaknesses in regulating binary options. There are no strict legal sanctions for binary options operators. Those who are considered to be acting unethically are affiliates and or influencers, so affiliates will receive legal sanctions. The low level of digital financial literacy in Indonesia causes people to be tempted by the lure of high returns. They have not been able to distinguish between investing, trading, and binary options. This study also suggests that affiliate marketing methods are used to win the hearts of option holders. The framing and flexing strategies succeeded in tempting them because the level of digital financial literacy in Indonesia is still low. The novelty of this research is an explanation of the practice of binary options operators as a zero-sum game, not an investment or trading. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG TERDAFTAR ]]>
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v5i1.2117
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab menagpa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaftarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusaan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan Penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga terbahwa adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaftarnya merek dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek. ]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur Aflah]]>;
<![CDATA[Muhammad Junaidi]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Kadi Sukarna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4279
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Diantara yang diatur adalah penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang seolah-olah mendegradasi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Urgensi penelitian ini ialah diharapkan dapat menegaskan perbedaan antara indikasi tindak pidana dengan kesalahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem. Pada legal substance belum adanya pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang tidak memberi ruang kepada APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP serta menghilangkan aturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan. Dari sisi legal structure, 2 kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Terakhir dari sisi legal culture, kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Muhammad Anam]]>;
<![CDATA[Kukuh Sudarmanto]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Amri Panahatan Sihotang]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.3331
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) ]]>
<![CDATA[Muhammad Agus Prasetyo]]>;
<![CDATA[Supriyadi Supriyadi]]>;
<![CDATA[Diah Sulistyani]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.4237
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari. The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kemampuan Administrasi Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bidang Jasa Konstruksi ]]>
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Diah Sulistyani Ratna Sediati]]>;
<![CDATA[Soegianto Soegianto]]>
<![CDATA[ Journal of Dedicators Community Vol 4, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34001/jdc.v4i2.1097
<![CDATA[The purpose of this community service is to improve the ability to hold tenders for goods/ service providers in the construction service sector. The Association of National Construction Entrepreneurs (Gapensi) Semarang City as a community service partner is 348 people divided into 7 classifications. Some of the reasons for goods and service providers who are members of Gapensi fail to win tenders are 1) a lack of understanding of the development of existing regulations related to the procurement of goods/ services that often change; 2) administrative errors in completing the auction for the procurement of goods and services; 3) Providers of goods/ services are usually left to one administrative person so that the owner of the business entity never knows the procedure or mechanism and completeness of the procurement of government goods/ services. The method used in this service is the socialization of the latest procurement of goods/ services and training in the governance of government procurement of goods/ services. The result of this service is that Gapensi members know the good governance of government procurement of goods and services and are able to practice in tenders.]]>
<![CDATA[Keefektifan Pembelajaran IPA Menggunakan Model Complette Sentence Berbantu Card Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III SDN Ngelowetan Kabupaten Demak ]]>
<![CDATA[Henry Januar Saputra]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Rezza Aldi Ferdiansa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Vol 1 No 3 (2017): Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jisd.v1i3.11833
<![CDATA[This study aims to determine the effectiveness of learning science using Compelette Sentence learning model in terms of comparison the average result of learning and mastery learning material science of energy and its use. The research was conducted in SDN Ngelowetan on 17 to 21 April 2017. The method used in this research is to study the design of pretest-posttest control group design with a saturated sample. The instrument will involve a total of 20 multiple-choice test items. Method of collection using method of documentation and test method. Technique of data analysis done with mastery learn and t test. Results showed that the experimental and control groups on average there are differences in learning outcomes between students who get Complette Sentence learning model and students do not get the learning with the learning model Complette Sentence. Learning outcomes in the experimental group reached an average of 81.50 with the percentage of 86.67% mastery learning. While the average of learning outcomes in the control group was 75.18 with the percentage of mastery learning as much as 60.71%.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF REGISTERED COSMETIC BRAND ]]>
<![CDATA[Miftah Arifin]]>;
<![CDATA[Wijayono Hadi Sukrisno]]>;
<![CDATA[Zaenal Arifin]]>;
<![CDATA[Wiwin Setyorini]]>
<![CDATA[ UNTAG Law Review Vol 6, No 1 (2022): UNTAG LAW REVIEW (ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.272 KB)
|
DOI: 10.36356/ulrev.v6i1.3101
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the legal protection of registered cosmetic brands, analyze the obstacles and solutions in the legal protection of cosmetic brands. This study uses a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. The results of this study are the legal protection against counterfeiting of well-known trademarks in Indonesia is regulated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but because brand protection is still a delict complaint and has not been maximized without a complaint from the brand holder and no sanctions are applied for brand infringement, so that supervision is needed by the Department of Industry and Trade throughout Indonesia in thedistribution of goods to traders in order to prevent the circulation of counterfeit goods Obstacles in carrying out legal protection against cosmetic counterfeiting regardinglegal regulation and law enforcement, cosmetic brand products that are still widelycounterfeited and cheap prices, lack of facilities and facilities that support tools that make it easy to detect an item and fifth, namely the weak awareness of buyers to buy a quality item. The problem solving are such as make regional regulations regarding brand counterfeiting in each region, to suppressing brand counterfeiting by providing socialization to business actors and the public about the dangers of brand counterfeiting, especially those containing ingredients that are harmful to health.]]>
