cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljouridisch@usm.ac.id
Editorial Address
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/about/editorialTeam
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Juridisch
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 29876559     DOI : https://doi.org/10.26623/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law, Legal Philosophy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Arifin, Zaenal; Aisah, Nur; Hugeng Purnama, Shonia
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6762

Abstract

The purpose of this paper is to determine public awareness of the evidence of ownership of land rights in Dukuh Sawahan and what factors hinder public awareness and how to solve them. This type of research is sociological juridical using primary data and supported by secondary data. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of the discussion in this study, namely the community does not know about the types of land rights and the contents of the certificate as proof of ownership of land rights, there is an understanding that the certificate and SPPT are proof of ownership of land rights even though this is contrary to the provisions of the Jepara Regency Regional Regulation. Number 12 of 2012 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the community accepts the existence of certificates as proof of ownership of strong land rights other than SPPT, and in terms of legal actions, people who have certificates can be said to be few. Meanwhile, there are three factors that hinder public awareness, namely the lack of socialization, the high cost of constructing and splitting land parcels that are in agreement, and the growing perception in the community. The solutions to these obstacles are massive socialization, opening savings in routine activities, and legal consultants. Keywords: Land Rights; Proof Of Ownership; Public Awareness Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah di Dukuh Sawahan dan faktor apa yang menghambat kesadaran masyarakat tersebut serta bagaimana solusinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan didukung data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat belum mengetahui mengenai jenis-jenis hak atas tanah dan isi dari sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, adanya pemahaman bahwa sertipikat dan SPPT merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perda Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat menerima keberadaan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat selain SPPT, serta dari segi tindakan hukum masyarakat yang memiliki sertipikat dapat dikatakan sedikit. Sementara itu, terdapat tiga faktor penghambat kesadaran masyarakat, yaitu tidak ada sosialisasi, mahalnya biaya pembuatan dan pemecahan bidang tanah yang bersetipikat, dan persepsi yang berkembang di masyarakat. Adapun solusi dari hambatan tersebut, yaitu sosialisasi secara masif, pembukaan tabungan dalam kegiatan rutinan, dan konsultan hukum. Kata kunci: Bukti Kepemilikan; Hak Atas Tanah; Kesadaran Masyarakat
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Chabib Faturrohman, Muhamad; Sudarmanto, Kukuh; Junaidi, Muhammad; Sukimin, Sukimin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6763

Abstract

The purpose of this writing is to review and know the supervisory function of the DPRD, to determine the answer and problem solving to obstacles or obstacles in the supervision of the DPRD, in the implementation of regional regulations and mayoral regulations in the city of Semarang. Functions, duties, authority of the DPRD of Semarang city play less optimally or less maximally carry out the function of supervision on the implementation of local regulations and mayoral regulations. So that the supervisory function carried out by the DPRD has not been or is not felt by the community which raises the assumption that dprd supervision is less effective and not in accordance with the expectations of the community. The results showed that there is still weak supervision by the DPRD, against local regulations or mayoral regulations, indicated there are still local regulations or regulations that conflict with the regulations above, Then the constraints in the supervisory function of the number of members of the Semarang city DPRD have not understood the supervisory function of the implementation of regional regulations and mayoral regulations due to their educational background and still attach importance to political groups or parties. Maximize or improve in carrying out the supervisory function of the Semarang city DPRD against local regulations and mayoral regulations, in accordance with Law number 23 of 2014 concerning local government. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala atau hambatan dalam pengawasan DPRD, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Kota Semarang.Fungsi, tugas, wewenang DPRD kota Semarang kurang berperan secara optimal atau kurang maksimal mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum atau tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih Lemahnya pengawasan oleh DPRD, terhadap peraturan daerah atau peraturan walikota, diindikasi masih ada peraturan daerah atau perwal yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, Kemudian kendala dalam fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kota Semarang belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dikarenakan oleh latar belakang Pendidikan dan masih mementingkang kelompok atau partai politik. Maksimalkan atau tingkatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD kota Semarang terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Nurkholis, Nurkholis; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6765

Abstract

This study aims to analyze the application of transparency in the management of BUMD to the concept of Good Corporate Governance and its influence on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The existing BUMDs have not been able to make a good contribution to PAD, from the dividends paid to the regional treasury which will become regional government revenue and which will increase the ability of the APBD to finance regional development. One of the reasons for the inability to make a good contribution to PAD is financial and performance aspects, plus the existence of mismanagement practices that lead to inefficiency, fraud and corruption, collusion, nepotism or KKN as a hidden enemy. Existing data shows that 1,007 BUMDs with assets of IDR 340.118 trillion recorded profits of IDR 10.372 trillion or an average return on assets (ROA) ratio of 3.0 percent. The research method uses normative juridical. The three BUMDs that were studied were Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, and Perumda Tirta Agung Drinking Water. It is this Perumda Tirta Agung Water Supply which implements transparency quite well with a score of 75.00, the increase in dividends is very significant so that no acts of corruption occur. Keywords: Corruption Eradication; Good Corporate Governance; Regional Owned Enterprises; Transparency Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi pengelolaan BUMD pada konsep Good Corporate Governent dan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, dari dividen yang disetorkan ke kas daerah yang akan menjadi pendapatan pemerintah daerah dan yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Ketidak mampuan kontribusi yang baik terhadap PAD salah satunya di karenakan aspek keuangan maupun kinerja, ditambah adanya praktik mismanagement yang mengarah pada inefisiensi, kecurangan dan korupsi kolusi nepotisme atau KKN sebagai hidden enemy. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun atau rata-rata rasio laba terhadap aset (ROA) sebesar 3,0 persen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Tiga BUMD yang di teliti yaitu Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, dan Perumda Air Minum Tirta Agung. Perumda Air Minum Tirta Agung inilah yang penerapan transparansinya cukup baik dengan skor 75.00, kenaikan dividen sangat signifikan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja Widyasari Rifki, Ika; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6787

Abstract

TThe purpose of this study is to examine how the Ethics Council as a complement to the DPRD in order to maintain dignity and honor in accordance with the DPRD's code of ethics. In fact, the Ethics Council is expected to play a role not only as a guardian of the morale and integrity of DPRD members, but also as an internal mechanism for enforcing the code of ethics and maintaining discipline, ethics and board performance. In this study using the type of empirical research. Because the title raised refers to the Reposition of the Honorary Board of the Regional People's Legislative Assembly of the Temanggung Regency in Maintaining Discipline, Ethics and Council Performance in the Regional DPRD of Temanggung Regency. The renewal of this research has not yet examined the repositioning of the Honorary Board of the Temanggung Regency People's Representative Council in maintaining discipline and performance of the council. The importance of the legal system and subsystem in taking action and maintaining the discipline of DPRD members is an important tool in monitoring and prosecuting violations of the code of ethics. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Padahal, Badan Kehormatan diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik serta menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif di Wilayah DPRD Kabupaten Temanggung. Kebaharuan penelitian ini belum ada yang meneliti tentang Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung dalam menjaga kedisiplinan dan kinerja legislatif. Pentingnya sistem dan subsistem hukum dalam suatu penindakan serta menjaga kedisiplinan anggota DPRD merupakan suatu perangkat yang penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik.
Analisis Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tangkapan Ikan Satria Hilmi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Septiandani, Dian; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6795

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze Islamic Law the practice of profit sharing agreement for fish catch between skipper fisherman and jurah fisherman in Wedung Village. In Wedung Village, Wedung District, Demak Regency, profit-sharing system for marine catch isnot based on the provisions of the law Number 16 of 1964 concerning Fishery Profit Sharing. In the fishery profit sharing agreement in Wedung fishing community, the average Jurah fisherman gets 25- 30%, whereas the should have received at least 40 for using a motorized boat as stated in Article 3 paragraph (1) of the Law Number 16 of 1964. This research uses empirical juridical research methods. As a result, the practice of sharing agreements for fish catch in the fishermen’s Village Of Wedung Village are still carried out by way Of Verbal agreement without any written evidence. In the implementation of profit sharing fpr catch, 25-30% is for the skipper fisherman and 70-75% is for jurah fisherman. Profis sharing agreement for fishery between skipper fishermen and jurah fishermen are not in accordance with the Islamic Law. Based on the theory of Syirkah Mudharabah, all expenses to go fishing in the sea should be borne by skipper fisherman, but in practice, in addition to the energy and mind thay they have put into, juragan fisherman must also bear the cost of fishing in the sea. Judging from the Islamic Law’s justice theory, profit sharing agreement for fish catch between skipper fishermen and jurah fishermen in Wedung Village is Very detrimental to jurah fishermen because the receive an unfair share and these are far from thr values f juctice Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung. Di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sistem bagi hasil tangkapan laut tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan di masyarakat nelayan Wedung rata-rata nelayan Jurah mendapat 25-30 %, yang seharusnya minimal mendapat 40% karena menggunakan kapal motor sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasilnya, praktik perjanjian bagi hasil tangkapan ikan yang terjadi di Perkampungan Nelayan Desa Wedung masih dilakukan dengan perjanjian secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Dalam pelaksanaan bagi hasi tangkapan ikan, 25-30% untuk nelayan juragan dan 70-75% untuk nelayan jurah. Perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah belum sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan teori Syirkah Mudharabah seharusnya seluruh biaya melaut di tanggung nelayan juragan, namun dalam prakteknya, nelayan jurah selain mengerahkan tenaga, dan pikiran, nelayan jurah juga ikut menanggung biaya melaut. Ditinjau dari teori keadilan Hukum Islam perjanjian bagi hasil tangkapan ikan antara nelayan juragan dengan nelayan jurah di Desa Wedung sangat merugikan nelayan jurah karena mendapatkan bagian yang tidak sebagaimana mestinya dan jauh dari nilai-nilai keadilan.
Keabsahan Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disiarkan Langsung Melalui Media Televisi Munir, Misbakhul; Junaidi, Muhammad; Sukarna, Kadi; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6796

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Dadi, Mat; Arifin, Zaenal; Sudarmanto, Kukuh; Panahatan Sihotang, Amri
Journal Juridisch Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i1.6797

Abstract

The purpose of this research was to find out and analyze the implementation of land acquisition for toll road construction and legal protection of agricultural land in relation to the construction of the Semarang-Demak toll road, Dukun Village, Karangtengah District, Demak Regency. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of the study can be concluded that the implementation of land acquisition for the construction of the Semarang-Demak toll road in Demak Regency in general is in accordance with the Land Acquisition Regulations for the Implementation of Development in the Public Interest and the deliberation stage for determining compensation has not been carried out, so that the implementation of Law Number 41 of 2009 regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, the implementation cannot be known. In the initial deliberation process there was no compensation in the form of replacement land for the agricultural land used. The temporary agreed form of compensation is cash. Future implementation should have implemented the law in the deliberation stage. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan perlindungan hukum lahan pertanian dalam hubungannya dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Demak Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan tahap musyawarah penentuan ganti rugi belum dilaksanakan, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum bisa diketahui pelaksanaannya. Pada proses musyawarah awal belum ada ganti rugi berupa lahan pengganti bagi lahan pertanian yang digunakan. Bentuk ganti rugi yang disepakati sementara adalah uang tunai. Pelaksanaan yang akan datang seharusnya telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam tahap musyawarah.
Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa Sudarmanto, Kukuh; Supriyanto, Supriyanto; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6811

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa dan reposisi rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu dari kewenangan kepala desa, akan tetapi, adanya persyaratan rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat membuat kewenangan kepala desa seolah dibatasi, selain itu tidak adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi tersebut, bisa menimbulkan ketidak pastian hukum . Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan rekmendasi Camat dalam sudut pandang tujuan dari regulasi hukum yang seharusnya.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi rekomendasi camat sebagai pengawasan dan kontrol dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa. Hasil penelitian ini adalah Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam PP NO 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mempunyai peran penting terkait proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan aturan yang ada kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengangkatan perangkat desa merupakan mutlak harus ada karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang dan di bentuk berdasarkan kewenangan. Namun legalitas aturan-aturan tersebut belum ada penjelasan yang pasti terkait rekomendasi Camat tersebut, sehingga aturan-aturan tersebut ada celah untuk menimbulkan ketidak pastian hukum. Maka reposisi kewenangan Camat mengenai rekomendasi tersebut adalah bahwa rekomendasi Camat tersebut adalah bersifat pengawasan dan kontrol maka harus diperjelas kembali jangan sampai mendistorsi kewenangan kepala desa
Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Sarkanto, Sarkanto; Sihotang, Amri Panahatan; Sudarmanto, Kukuh
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6833

Abstract

The purpose of writing is to find out and analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations. This study uses a normative juridical approach supported by interviews, with analytical descriptive specifications. This study provides information about the role of the BPD in Muncar village in the preparation of village regulations and the constraints. The results of the study can be concluded that the role of BPD in preparing village regulations in Muncar Village is the role in discussing and determining, the role in accommodating and exploring aspirations, and the role in supervising the performance of the village head. Then the constraint factors influence the role of BPD in the preparation of village regulations, namely internal and external factors. Tujuan dalam penulisan yang dilakukan untuk mengetahui dan manganalisa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuiridis normatif di dukung dengan wawancara, dengan spesifikasi diskriptif analitif. Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan BPD di Desa Muncar dalam penyusunan peraturan desa dan faktor kendalanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar yaitu peranan dalam pembahasan dan penetapan, peranan dalam menampung dan menggali aspirasi, dan peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian faktor kendala mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam penyusunan peraturan desa yaitu faktor internal dan ekternal.
Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Fatimah, Siti; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6840

Abstract

Indonesia as a state of law, all people have the same rights and position before the law (equality before the law). Law enforcement (rechtshandhaving) is a part of the law-making process in society. The objective of this study is to determine the position of narcotics offenders with justice collaborator status. One of the efforts to enforce criminal law is countermeasure against narcotics crime. Indonesian society and even the world community in general are currently faced with a very concerning situation due to the increasingly widespread illegal use of various narcotics. This research used normative legal research methods, through statutory legal approaches and conceptual approaches. Arrangements for justice collaborators are contained in Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Witness Protection, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011 concerning the treatment of whistleblowers and witnesses who cooperate (justice collaborators) in certain criminal cases. The application of the Law to the perpetrator of narcotics crime as a justice collaborator with consideration of the defendant's status as a Justice collaborator. Indonesia sebagai negara hukum didalamnya semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (equality before the law), Penegakan hukum atau rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap Justice Collaborator, Untuk mengetahui kedudukan pelaku tindak pidana Narkotika dengan status Justice Collaborator. Usaha penegakan hukum pidana adalah salah satunya dengan penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana narkotika. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, pendekan hukum yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, Pengaturan terhadap Justice Collaborator terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Penerapan UU terhadap pelaku tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator dengan pertimbangan status terdakwa sebagai Justice Collaborator.

Page 1 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): JULY Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER Vol. 2 No. 2 (2024): JULY Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER Vol. 1 No. 2 (2023): JULY Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH