<![CDATA[Pembuktian dugaan kartel suku bunga pada perusahaan fintech menghadapi persoalan hubungan antara kesepakatan pelaku usaha, karakter layanan pendanaan digital, dan pembatasan manfaat ekonomi oleh regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pendekatan rule of reason serta merumuskan parameter pembuktian yang dapat membedakan koordinasi antipersaingan dari perilaku paralel yang mempunyai penjelasan sah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan dengan memisahkan pembuktian perjanjian, kualifikasi pasal, serta penilaian akibat terhadap persaingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan analisis ekonomi tidak selalu berarti penerapan rule of reason. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penetapan harga perlu dibedakan dari Pasal 11 mengenai kartel; penerapan Pasal 11 pada jasa pendanaan juga memerlukan argumentasi terhadap lingkup rumusan normanya. Kesamaan tarif atau kepatuhan terhadap batas maksimum tidak cukup untuk membuktikan kesepakatan. Pembuktian perlu menghubungkan bukti komunikasi, keputusan internal, data transaksi yang sebanding, dan pengujian terhadap penjelasan alternatif. Artikel menawarkan kerangka analisis yang memperhatikan pasar bersangkutan, total biaya pendanaan, sumber kewenangan pengaturan, serta hak pelaku usaha untuk membantah. Kesimpulan mengenai pelanggaran hanya dapat ditarik setelah unsur pasal dan hubungan antara bukti dengan perilaku masing-masing perusahaan dijelaskan secara memadai.]]>
Copyrights © 2026
