<![CDATA[Sertifikat halal merupakan dokumen resmi dari BPJPH yang menjamin kehalalan produk melalui sistem jaminan produk halal. Sertifikasi ini memberikan berbagai manfaat bagi produsen, seperti meningkatkan daya saing, memperluas akses ke pasar global, serta memperbaiki sistem dokumentasi dan administrasi perusahaan. Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal baik dari konsumen muslim maupun non muslim. Implementasi sertifikasi masih menghadapi kendala, terutama terkait kesadaran, biaya, dan waktu yang diperlukan UMKM dalam mengurus sertifikat halal. Peneltian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui rata-rata pedapatan UMKM sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal, 2) mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan UMKM sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas pada bulan April hingga Mei 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan teknik snowball sampling pada pengambilan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 68 yang kemudian di analisis dengan metode analisis biaya dan pendapatan serta uji t berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan UMKM di Kabupaten Banyumas sesudah memperoleh sertifikat halal meningkat sebesar Rp1.845.183 atau sekitar 27%, dari semula Rp8.239.941 sebelum sertifikasi menjadi Rp10.085.123 setelah tersertifikasi halal. Hasil penelitian secara statistic juga menunjukan adanya perbedaan rata-rata pendapatan UMKM di Kabupaten Banyumas sebelum dan sesudah memperoleh sertifikat halal.]]>
Copyrights © 2026
