<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis korupsi hijau dan kejahatan sumber daya alam sebagai predicate crime yang menghasilkan proceeds of crime bernilai besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan closed-list Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 belum mencakup seluruh spektrum kejahatan SDA, sehingga menciptakan celah hukum yang menghambat penjeratan pelaku. Penilaian kerugian ekologis sebagai komponen kerugian negara belum terstandarisasi dalam hukum acara pidana, sehingga menimbulkan inkonsistensi pembuktian dan deflasi nilai objek TPPU yang dapat dirampas melalui pendekatan follow the money. Kapasitas PPNS sektoral masih menghadapi tantangan teknis, koordinatif, teknologi, dan regulatif yang substansial pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan PN Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw dalam kasus Supono menjadi preseden pertama TPPU berbasis kejahatan kehutanan yang berhasil dibuktikan oleh PPNS KLHK, sekaligus menjadi bukti empiris dan cermin keterbatasan sistem yang masih perlu dibenahi secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2026
