jurnal niara
Vol. 19 No. 3 (2027): Januari

Upaya Indonesia Dalam Memberikan Hak Pengungsi Rohingya Di Aceh Tahun 2022-2023

Hasti Wahyuni (Universitas Riau)
Umi Oktyari Retnaningsih (Universitas Riau)
Yusnarida Eka Nizmi (Universitas Riau)



Article Info

Publish Date
10 Oct 2026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang latar belakang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh, terjadinya penolakan dari masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi Rohingya serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan Indonesia dan menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan hak pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2022-2023 atas dasar prinsip non-refoulement dengan menggunakan teori konstruktivis menurut Martha Finnemore dan 7 komponen dalam konsep keamanan manusia menurut United Nations Development Programme. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen dengan cara mencari data menggunakan sumber tertulis yang terpercaya dan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas dan kredibilitas di bidangnya. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai upaya Indonesia dalam memberikan hak pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2022-2023 atas dasar prinsip non-refoulement. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Indonesia dalam memberikan hak pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2022-2023 belum berhasil secara efektif karena aturan hukum mengenai pengungsi luar negeri di Indonesia dinilai belum bersifat kompehensif meskipun mengalami kemajuan dibandingkan dengan sebelumnya, namun penanganan pengungsi di Indonesia sudah lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand yang juga banyak menampung pengungsi Rohingya di negaranya dan sama-sama tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Copyrights © 2027






Journal Info

Abbrev

nia

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Description

The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral ...