<![CDATA[Praktik penipuan transaksi online kini semakin marak, dan bagi sebagian besar korban, tujuan utama melapor ke polisi sebenarnya bukanlah untuk memenjarakan pelaku, melainkan sekadar ingin uang mereka kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepolisian, khususnya di Polresta Cirebon, menerapkan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai jalan keluar yang lebih realistis dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan online berlandaskan Undang-Undang ITE. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap praktik penyidikan di lapangan.Hasil penelitian menemukan fakta yang cukup menarik: penyidik sering kali menggunakan ancaman pidana tinggi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan semata-mata untuk memenjarakan pelaku, melainkan sebagai "daya tawar" (bargaining power) yang kuat agar pelaku merasa tertekan dan segera mengembalikan kerugian korban. Selain itu, kesepakatan ganti rugi dalam mediasi tidak jarang melampaui nominal kerugian pokok dengan memasukkan unsur kerugian imateriel dan biaya operasional sebagai bentuk kompromi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kesimpulannya, Restorative Justice terbukti jauh lebih efektif dalam memberikan keadilan substantif berupa pemulihan hak korban secara instan, meskipun dalam praktiknya masih sering diwarnai oleh hambatan geografis dan dinamika negosiasi biaya ekstra-legal yang belum sepenuhnya diatur secara formal.]]>
Copyrights © 2026
