Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Impresi Indonesia Journal of Social Research Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Return : Study of Management, Economic and Bussines Journal of Community Service (Abdisci) Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Legislasi Indonesia
HARMONO HARMONO
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENEGKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI DIKRI ARAHMAN; HARMONO HARMONO
Hukum Responsif Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i1.5019

Abstract

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, pada kasus pencabulan yang menjadi korban adalah wanita yang berada dibawah umur. Dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penyebabnya tidak mesti berasal dari pelaku, karena dalam sudut pandang viktimologi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana bisa juga berasal dari diri korban. Adanya keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan atau mungkin kesalahan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana pencabulan apabila ditinjau dari aspek viktimologi dan mengetahui peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan ditinjau dari aspek viktimologi. Keterlibatan korban inilah yang menjadi salah satu faktor yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Oleh karenanya peran korban di sini cukup menentukan dalam suatu putusan. Dalam melakukan penelitian tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penulis menggunakan metode preskriptif analitis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen dan juga melalui proses wawancara dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat diketahuinya faktor-faktor yang berasal dari dalam diri korban sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Kemudian dapat diketahui juga peran korban dalam perspektif tipologi. Dalam penelitian ini penulis juga mendapa informasi tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dijadikan hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutus perkara pencabulan. Selain hal yang meringankan dan memberatkan hakim juga memperhatikan hasil dari Visum Et Repertum (VER). Dan yang terpenting adalah dalam memutus perkara putusan hakim mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
MENINGKATKAN DAYA SAING DAN INOVASI PRODUK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI UKM GERABAH SITIWINANGUN, JAMBLANG CIREBON Kartono Kartono; Mukarto Siswoyo; Harmono Harmono
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 1 (2019): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2019
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (881.168 KB)

Abstract

Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon merupakan salah satu desa yang memiliki potensi produk local ginuine yaitu gerabah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namum kondisi saat ini pasar kerajinan gerabah di Sitiwinangun masih perlu sentuhan akademisi agar potensi yang ada dapat kebangkan menjadi Desa Wisata Gerabah Sitiwinangun. Karena hal ini sangat menguntungkan bagi penjual yang mayoritas merupakan penduduk Desa Sitiwiangun itu sendiri maupun menambah pemasukan devisa negara. Pengembangan kawasan juga dimanfaatkan sebagai salah satu cara meningkatkan geliat perekonomian serta meningkatkan kualitas masyarakat setempat dengan memperhatikan kualitas lingkungan. Permasalahan yang timbul pada proyek pengembangan kawasan kerajinan gerabah Sitiwinangunadalah bagaimana menawarkan kenyamanan pengelolaan sirkulasi dan memunculkan aktifitas pendukung kegiatan perdagangan yang berupa; teknologi yang dipakai, rest area, restoran, sarana ibadah dan area parkir yang memadai seluruh pengunjung area kawasan kerajinan. Metode pendampiangan UKM gerabah melalui workshop dan penggunaan teknologi tepat guna dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi pengrajin gderabah di Sitiwiangun, sehingga diharapkan produknya dapat memiliki daya saing yang baik, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan UKM itu sendiri.
Cirebon Class I Penitentiary Strategy in Preventing Drug Smuggling into Prison Tri Ramdhani Hariwibowo; Andrey Kristianto; Hartono Hartono; Harmono Harmono; Ari Nurhaqi
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 9 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i9.331

Abstract

The drug problem in Indonesia is still something urgent and complex. In the past decade, this problem has become rife, as evidenced by the increase in the number of abuses and trafficking, to drug smuggling significantly, even spreading into prisons. The purpose of this study is to identify modes of smuggling, analyze the role and involvement of relevant parties, assess causal and driving factors, evaluate the effectiveness of surveillance and control systems. The method used in this research is empirical juridical by conducting direct research to the Cirebon Class I Penitentiary and also using the Deductive thinking method. Drug smuggling occurred at the Class I Cirebon Penitentiary, which was in the mode of visitors smuggling prohibited items into the Class I Cirebon Penitentiary, West Java, which was thwarted by officers of the Cirebon Class I Penitentiary. The items were 1 plastic meth clip and 150 grains of Alphrazolam type sedative into the Penitentiary. His modus operandi, the drug was hidden by a visitor inside his restricted area. The strategies carried out by correctional officers for the prevention of drug smuggling are physical security strategies and technological security strategies, as well as internal and external factors supervised by correctional officers. Over time, there have been many new modes of drug smuggling into prisons, so authorities continue to develop strategies to prevent drug smuggling by increasing security inside prisons and monitoring emerging modes of smuggling.
Legal Review Of The Fulfillment Of Wastewater Quality Standards In The Hotel Industry In Cirebon City Efionita Sepfiani; Aria Wirakusuma; Rudi Kurniawan; Endang Sutrisno; Harmono Harmono
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 5 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i5.310

Abstract

This study aims to control water pollution by conducting observations on the hotel industry in Cirebon City regarding the implementation of compliance with the standardization of wastewater quality standard parameters according to Ministerial Regulation No. P 68 of 2016. Research methods were conducted openly through interview techniques regarding monitoring and management of wastewater produced by the Hospitality Industry in Cirebon City. The results of the study identified that from the hotel industry in the city of Cirebon which is the object of research, the quality standard of wastewater produced exceeds the standardization of meeting quality standards so that there is still a risk of water pollution. The handling can be this problem by conducting strict monitoring by the environmental service and providing knowledge or information related to the management of wastewater quality standards properly so that the content of the waste produced does not endanger the flow of rivers and seas in the city of Cirebon. The approach that must be taken in order to understand and be able to maximize the treatment of liquid waste with a wastewater management plant (IPAL) is to consult the Environmental Service in order to get direction to cooperate with third parties (outsourcing). Observations also state that there is still one hotel that does not use IPAL and in the hotel's activities, the waste is purely dirty and pollutes the river flow in Cirebon City.
Legal Review Of Plastic Waste Handling For Streetfood Businesses Abim Dwi Nugroho; Dianita Utami; Zahran Muhammad Ikhwan; Endang Sutrisno; Harmono Harmono
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 5 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i5.311

Abstract

Plastic waste is still a problem that is difficult to solve due to the lack of awareness about the importance of keeping the environment clean and not leaving litter lying around. Usually, waste generation is generated by economic activities and has the potential to cause environmental pollution. In Cirebon City itself, plastic waste is still an unresolved problem. With the increase in population, there will be an increase in the volume of waste generated by human activities. The problem is how the Cirebon city local government policy related to handling plastic waste generated by street food business actors, this is intended to examine the regulations that have been implemented and run in the city of Cirebon, with an empirical juridical research approach and qualitative data included. This study aims to determine the procedure for handling plastic waste and the elements that influence plastic waste management in the city of Cirebon. Also to find out what anticipatory steps need to be taken in the future.
Legal Study of Plastic Waste Handling for Street food Business Actors Abim Dwi Nugroho; Dianita Utami; Zahran Muhammad Ikhwan; Endang Sutrisno; Harmono Harmono
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 3 No. 5 (2024)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v3i5.4851

Abstract

In Cirebon City, plastic waste is still an unresolved problem. With the increase in population, there will be an increase in the volume of waste generated by human activities. This study aims to determine the procedures for handling plastic waste and the elements that influence the management of plastic waste in the city of Cirebon. The type of research used is empirical juridical research using qualitative data, initial research by examining secondary data, then continued with research in the field or community. Research data obtained through field observations or obtained through interviews. This research looks at written legal products such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, and Cirebon City Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Waste Management. Research on this issue is carried out descriptively analytically, explaining how written law can prevent environmental pollution. Waste management is difficult to resolve due to lack of awareness among business actors and insufficient socialization and efforts from the government. Law No. 18/2008 contains administrative provisions, civil liability, several rights to sue, and criminal sanctions. Regarding administrative sanctions, the above regulation authorizes the regent/mayor to impose administrative sanctions on waste managers who violate the provisions stipulated in the permit. The sanctions given are in the form of government coercion, forced money, and license revocation.
Analysis Of The Responsibility Of Insurance Companies Declared Bankrupt For Customer Claims In The Perspective Of Indonesian Positive Law Dela Rezki Silfia; Kitfiyatun Nisah; Salsabila Dito Putri; Harmono Harmono; Raden Handiriono
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 7 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i7.336

Abstract

Insurance for human life is very important, by requiring a sense of comfort and safety. So that many companies have established their business in the field of insurance, behind insurance companies that provide security protection. Not all companies run smoothly in other words the company is inseparable from the threat of bankruptcy. This research focuses on legal certainty for customers when an insurance company with claim obligations is declared bankrupt. The research problem addresses the challenges faced by customers in such situations and the legal protection available to them. The purpose of this research is to find out the responsibility of insurance companies that are declared bankrupt in fulfilling customer claims and to find out the legal certainty for customers in cases when insurance companies that have claims obligations are declared bankrupt. The methodology used is normative juridical, by analyzing the law based on literature study, articles in the Civil Code, Law Number 21 of 2011 concerning OJK, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and postponement of debt payment obligations, and Insurance Law. The results discuss the importance of legal protection provided by the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation for insurance customers in bankruptcy cases. The findings underscore the need for compliance with certain legal provisions to ensure customer protection, especially in cases involving insolvent insurance companies. The implications of this study emphasize the importance of legal certainty and the role of regulatory bodies in protecting customer rights in the insurance sector.
Legitimacy Status of Inheritance by Adopted Children Syaafiyah Abdullah; Aghny Nabila Fachruzia; Azhar Khoerul Bariyah Darda; Harmono Harmono; Moh. Sigit Gunawan
Return : Study of Management, Economic and Bussines Vol. 3 No. 8 (2024): Return : Study of Management, Economic And Bussines
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/return.v3i8.262

Abstract

This study aims to analyze the legal strength of civil registration deeds as evidence of inheritance ownership. The first research, How is the legal force of civil registration deeds as the basis for controlling inheritance by children. As an official document that records a person's birth, a birth certificate plays an important role in legal proceedings related to property inheritance. In the context of inheritance law, the validity of the birth certificate is the main key in determining the right of an adopted child to inherit property from his adoptive parents. Along with a valid birth certificate, the adopted child has a strong legal basis to claim his inheritance rights. However, there are challenges and problems that may arise related to the validity of birth certificates in the context of inheritance control. Second, how can heirs report criminal acts against adopted children who have controlled the inheritance. Therefore, this study aims to analyze in depth the role of birth certificate power as a tool that allows adopted children to obtain inheritance rights, as well as to identify strategies that can be applied to ensure the effective protection of inheritance rights of adopted children. Through the approach of legal analysis and literature study, this study concludes that the strength of the birth certificate is a crucial foundation in proving the legal status of an adopted child in the process of controlling inheritance, but further efforts are needed to improve the legal protection of adopted children in the context of property inheritance.
Legal Protection of Children's Personal Data in the Digital Era Devi Novira; Widiah Sri Astuti; Muhammad Fariz Albadi; Harmono Harmono; Mohammad Sigit Gunawan
Journal of Social Research Vol. 3 No. 9 (2024): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i9.2195

Abstract

In the rapidly evolving digital era, the use of digital technology has become an integral part of everyday life, including for children. However, this development also raises concerns about the protection of children's personal data in the digital environment, which is vulnerable to misuse and exploitation. The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection of children's personal data in Indonesia in the context of the digital era and explore the negative impact of the abuse of children's privacy rights in the digital environment, using a normative juridical research method with a statutory approach. The results show that in Indonesia there are several laws that protect children's personal data, such as the Child Protection Act, the Electronic Information and Transaction Act, the Personal Data Protection Act, the Minister of Communication and Information Technology Regulation, and the Government Regulation on Compensation for Children Who Are Victims of Criminal Acts. The negative impacts of the misuse of children's privacy include the risk of cybercrime, impaired child development, and emotional trauma. Therefore, efforts to improve the protection of children's personal data in the digital era are still needed by the government, technology platform providers, and parents to create a safe online environment that supports children's growth and development. The findings of this study have significant implications for policymakers, legal practitioners, and stakeholders involved in child protection in the digital space. Strengthening the legal framework and ensuring its effective implementation are important steps to protect children's personal data from misuse.
RESOLUTION OF CASES OF ALLEGED MALPRACTICE OF BIDAN IN SUPPORTING BIRTH IN HOSPITALS BY PENAL MEDIATION (Case study of alleged midwife malpractice in a Cirebon Regency hospital) Dino Ubassandrio; Raja Ath-Thuur Rabbani; Wahyudin Wahyudin; Sri Primawati Indraswari; Harmono Harmono
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 7 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i7.348

Abstract

Malpractice is an error of medical personnel in carrying out their profession that is not in accordance with professional standards and standard operating procedures, resulting in the patient receiving serious injuries, disabilities, and even death. This study aims to analyze the factors that cause the alleged malpractice of midwives in assisting childbirth and the settlement of cases of alleged malpractice with penal mediation. In this study, the method used is a normative juridical approach that involves analyzing the applicable laws related to malpractice cases by midwives as well as reviewing recent cases, with the use of secondary data collection techniques focused on literature review. The results of this study conclude that the main factor in the occurrence of malpractice in midwives is the existence of errors in the form of both negligence and culpa caused by carelessness. The settlement of alleged malpractice cases with penal mediation is a settlement of cases outside the court by bringing together the parties involved, one of the alternative solutions is Penal Mediation. These findings can provide a deeper understanding of the application of responsibility in the context of alleged malpractice by midwives and can contribute to the improvement of legal norms that are more effective in dealing with these problems. The implications of the results of this study are expected to serve as a guide for the authorities, legal practitioners, and the public in facing and understanding the challenges associated with alleged malpractice cases involving midwives.
Co-Authors Abim Dwi Nugroho Adien Trisha Maulani Aghny Nabila Fachruzia Agus Dimyati Amara Az Zahra Pratiwi Andrey Kristianto Ari Nurhaqi Aria Wirakusuma Azhar Khoerul Bariyah Darda Barlian Mahia Nurwahyu Dadan Taufik Fathurohman Dela Rezki Silfia Deni Yusup Permana Devi Novira Dianita Utami DIKRI ARAHMAN Dino Ubassandrio Efionita Sepfiani Endang Sutrisno Fahmy Fauzan Alawy Fani Zahara Suwarno Putri Gunawan, Moh Sigit Hartono Hartono Hasbi Sahren Indra Pratama Putra Judijanto, Loso Kadir, Taqyuddin Kartono Kartono Kitfiyatun Nisah Moh. Sigit Gunawan Mohammad Sigit Gunawan Mohammad Syahkhoni Muhamad Taufiq Raihan Muhammad Fariz Albadi Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Ivan AlRasyid Mukarto Siswoyo Nur’ Andini Putri Shafa Raden Handiriono Raja Ath-Thuur Rabbani Reynaldi Alfarisi Trideta Rudi Kurniawan Salsabila Dito Putri Sanusi Sanusi Sri Primawati Indraswari Subhi Subarka Syaafiyah Abdullah Tri Ramdhani Hariwibowo Tri Wulandari Wahyudin Wahyudin Widiah Sri Astuti Zahran Muhammad Ikhwan