Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengamati/melihat permasalahan dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Ambon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta mengkaji tingkat pemahaman pemangku kepentingan terhadap proses tersebut dan dampaknya terhadap kualitas peraturan daerah yang dihasilkan. Kajian secara normatif proses pembentukan produk hukum daerah di Kota Ambon telah mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan melalui Program Legislasi Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah, penetapan, serta pengundangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, serta rendahnya tingkat pemahaman pemangku kepentingan terhadap aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis pembentukan peraturan.Tingkat pemahaman yang belum optimal tersebut berdampak pada kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan fungsi harmonisasi, serta optimalisasi partisipasi publik guna menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Copyrights © 2026