Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang majemuk dan berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial apabila tidak dikelola secara tepat. Pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa konflik tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang berkepanjangan terhadap hubungan antarwarga masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan penyelesaian konflik sosial masyarakat melalui kearifan lokal dalam perspektif hukum profetik serta relevansinya dalam mewujudkan perdamaian sosial yang berkelanjutan di Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sosial dan kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelesaian konflik sosial melalui pengedepanan nilai musyawarah, kekeluargaan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip hukum profetik yang menekankan aspek humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan substantif dan perdamaian sosial. Penguatan penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan hukum yang mampu mengintegrasikan norma hukum, nilai budaya, dan moralitas masyarakat dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Penelitian ini menawarkan konstruksi penguatan penyelesaian konflik sosial yang menempatkan kearifan lokal sebagai living law yang relevan dalam pengembangan sistem hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Copyrights © 2026