Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Industri (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate) Faisal Faisal; Jamal Hi Arsad
Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES Vol 13, No 1 (2022): Januari 2022
Publisher : FORIKES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/sf.v13i1.1955

Abstract

This study aims to analyze the application of environmental quality standards by the environmental service to water pollution according to the Ternate City Regulation Number 6 of 2018 concerning Domestic Wastewater and to examine the review of business ethics and legal protection efforts against the community due to the impact of industrial waste pollution in Ternate City. The study was conducted at the Ternate City Environment Service. The data collection technique used by the researchers in this study was through library research and field studies, namely conducting interviews. From the data obtained, it will be arranged systematically after being selected based on problems and seen for its suitability with applicable regulations and then discussed theoretically combined with the reality in the field to produce conclusions. In principle, the implementation of domestic wastewater management aims to improve access to environmentally friendly domestic wastewater services, so as to achieve an increase in the quality of community life and a better and healthier environment. However, at the practical level, it often encounters several obstacles in its management as described in the case, this is because sanitation development has not become a priority in the regions, laws and regulations do not support it, limited sources of funding from the government both from APBN and APBD, community participation is still low, lacking, overlapping management institutions/institutions and weak technological aspects. Starting from these problems, which will be the focus of the author's study related to how the implementation of environmental quality standards by the environmental service on wastewater management according to the Ternate City Regulation Number 6 of 2018 concerning Domestic Wastewater and Legal Protection Efforts Against the Community Due to the Impact of Waste Pollution Tofu Factory In Ternate City. Thus, achieving the effectiveness of domestic wastewater management as regulated in the applicable provisions.Keywords: industrial waste; environment; pollution impact ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan standarisasi baku mutu lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Air Menurut Perda Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik serta untuk mengkaji tinjauan etika bisnis dan upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat dampak pencemaran limbah industri di Kota Ternate. Adapun studi dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate dengan melakukan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yakni melakukan wawancara. Dari data yang diperoleh akan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian dibahas secara teoritis yang dipadukan dengan kenyataan di lapangan sehingga menghasilkan konklusi. Pada prinsipnya penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Akan tetapi, dalam tataran praktisnya sering menuai beberapa kendala dalam pengelolaannya sebagaimana telah dideskripsikan pada kasus tersebut, hal ini disebabkan pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas di daerah, peraturan perundangan belum mendukung, terbatasnya sumber pendanaan dari pemerintah baik dari APBN maupun APBD, peran serta masyarakat masih kurang, lembaga/institusi pengelola yang masih tumpang tindih serta lemahnya aspek teknologi. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut yang akan menjadi fokus kajian penulis berkaitan dengan bagaimana penerapan standarisasi baku mutu lingkungan hidup oleh dinas lingkungan hidup pada pengelolaan air limbah menurut Perda Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2018 tentang Air Limbah Domestik dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Di Kota Ternate. Sehingga, tercapainya efektifitas pengelolaan air limbah domestik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.Kata kunci: limbah Industri; lingkungan hidup; dampak pencemaran
PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEJAHATAN ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN HALMAHERA BARAT) Faisal Faisal
Humano: Jurnal Penelitian Vol 9, No 1 (2018): Periode Juni
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.648 KB) | DOI: 10.33387/humano.v9i1.897

Abstract

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena pada anak juga melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggungjawabnya, dengan demikian anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan anak kaitannya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan didukung oleh studi pustaka yang diperoleh dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku teks, artikel, bahan kuliah, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksaanan penyidikan terhadap tersangka anak pada Kepolisian Resort Halmahera Barat belum maksimal, karena tidak berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.. (2) Hambatan yang dijumpai dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Halmahera Barat yaitu sulitnya memperoleh bukti dan dan barang bukti permulaan.
KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS PADA PESERTA DIDIK KELAS XI SMK NEGERI 2 KOTA TERNATE Rusdi Hasan; Faisal Faisal
Jurnal Geocivic Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.797 KB) | DOI: 10.33387/geocivic.v1i1.860

Abstract

This study aims to determine the legal traffic awareness of first grade students of SMK Negeri 2 Kota Ternate. To find out the understanding or knowledge of students as an effort the traffic police can improve the discipline of motorized traffic. This research was conducted at SMK Negeri 2 Kota Ternate. This study used a qualitative approach with descriptive methods, with the number of respondents is15 students, among them the principal, vice principal of student affairs, vice principal of curriculum, PKN teachers and students. Data collection techniques use observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis in research using data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of the study, there was a decrease in traffic law awareness. The results of the study showed that traffic legal legal awareness of class XI students of SMK Negeri 2 Ternate is still very low, this was caused because there were several inhibiting factors, among which it indicated that motorists in particular two wheels the whole has started in traffic discipline, is one of the alternative ways to increase legal awareness of traffic discipline of motorized motorbike traffic, especially two-wheeled riders. But in its implementation there are still obstacles faced by the Satlantas Ternate. Among other things, originating from the quality of students (community driving behavior) road arrangement and inadequate traffic signs. Keywords: Legal awareness, student traffic, and SMK Negeri 2 Kota Ternate
SULTAN TERNATE ISKANDAR DJABIR SYAH DAN PETUALANGANNYA DALAM NEGARA INDONESIA TIMUR, 1946-1950 Rustam Hasyim; Faisal Faisal; Rasti Amalia Faruk
Jurnal Geocivic Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.279 KB) | DOI: 10.33387/geocivic.v1i1.862

Abstract

This study aims to reconstruct the political participation of Iskandar Djabir Syah (the 47thSultan of Ternate) in the establishment of the State of Eastern Indonesia. The study focuses on outlining some political events involving Iskandar Djabir Syah such as the Malino and Denpasar conferences and becaming the Minister of Home Affairs of the Eastern Indonesia State for 1949 to 1950 periods.  The method used in this paper is a heuristic method that is history, criticism, interpretation and historiography. The results showed that: (1) the participation of Sultan of Ternate Iskandar Djabir Syah in the unitary state started in the early independence of the Republic of Indonesia; it was characterized by conducting Malino and Denpasar conferences in 1946. The establishment of the Eastern Indonesia State became the political inspiration for Iskandar Djabir Syah to involve as the senate member of the Eastern Indonesia State/NIT representing North Maluku, as well as one of its designers. (2) As one of the leaders who agreed to the idea of van Mook to form a federalist country in the Malino and Denpasar conference, so that when the Eastern Indonesia State was formed, he was appointed as the Minister of Home Affairs in the cabinet of J.E. Tatengkeng for 1949 to 1950 periods. (3) Malino to Denpasar Conference in 1946 initiated by H.J. van Mook was the Dutch effort to establish the states in order to realize the United States of Indonesia (Republik Indonesia Serikat/RIS) based on Linggarjati Agreement. At the conference, it was formed the Eastern Indonesia State (Negara Indonesia Timur/NIT) covering the areas of Sulawesi, Small Sunda (Bali and Nusa Tenggara) and the Maluku Islands.Keywords: Sultan of Ternate Iskandar Djabir Syah, Political History, Malino and Denpasar Conferences, the Minister of Home Affairs of Eastern Indonesia State (NIT)
Pemenuhan Hak Atas Pangan Nelayan Buruh di Daerah Kepulauan Kota Ternate Anshar Anshar; Faisal Faisal; Sophian Yahya Selajar; Abdul Ismail
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.18337

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan pemenuhan hak atas pangan bagi nelayan buruh yang tergolong sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari aspek ekonomi. Hak atas pangan merupakan hak dasar yang menjadi tanggung jawab negara/pemerintah untuk memastikan setiap kelompok masyarakat termasuk para rumah tangga nelayan buruh dapat memenuhi kebutuhan akan pangan. Obyek penelitian difokuskan pada kelompok nelayan buruh berada di daerah kepulauan Kota Ternate sebagai representasi kelompok masyarakat perkotaan yang masih tergolong rawan pangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data baik itu secara studi lapangan maupun studi kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok nelayan buruh sangat ditentukan dari beberapa indikator ketahanan pangan yang selanjutnya dari indikator tersebut negara/pemerintah dapat menyusun sejumlah kebijakan yang dapat mendukung program pemenuhan hak atas pangan para nelayan buruh.
Criminal Sanctions in the Application of Electronic Ticketing Using CCTV (Closed Circuit Television) Recording by Satlantas Polda Maluku Utara Muhammad Mufti; Dewi Suyatni; Faisal Faisal
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 2, March 2021
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1078.832 KB) | DOI: 10.33387/klj.v4i2.3101

Abstract

This study aims to determine how the criminal sanctions against electronic traffic ticket offenders using CCTV (Closed Circuit Television) recordings and what obstacles are experienced by the North Maluku Regional Police in the application of electronic ticket penalties using CCTV (Closed Circuit Television) recordings. The type of research used in this research is empirical normative research type. Location This research was conducted at the North Maluku Police Traffic Unit. In addition, researchers also conducted direct interviews with the community regarding the application of electronic ticketing by the North Maluku Police Traffic Unit which was recently implemented in Ternate City. Then, the data obtained were analyzed descriptively qualitatively. Based on the pre-research conducted by researchers, the e-ticket system used by the North Maluku Police Traffic Police is regulated in article 272 of Law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, the application of e-ticketing through CCTV footage is not yet fully effective because it has only been implemented in one city out of 10 municipalities in North Maluku Province, namely Ternate City, and is still in the socialization period, but what researchers highlight is the application of e-ticketing penalties that have not been clearly regulated by the traffic law. How are the criminal sanctions applied by the North Maluku Police Traffic Unit, if the vehicle recorded by CCTV is not the legal owner listed on the vehicle registration documents (Vehicle Registration Certificate), how is the application of traffic penalties against vehicles or offenders who are sanctioned criminal. One of the principles of criminal law is that there is no crime without error, that a person can only be punished for his actions if there is an error in himself. Whether the offender driving the vehicle at that time, not the legal owner of the vehicle listed on the vehicle registration certificate, is given a criminal sanction. Or is it the owner of the vehicle who must be responsible for the negligence of the offender? The obstacle experienced by the North Maluku Police Traffic Unit is the absence of a traffic regulation that clearly regulates e-ticketing penalties
The Role of the Mining Company Corporate Social Responsibility and the Issue of the Weda Bay Sea Ecosystem Environmental Health Faisal Faisal; Jamal HI Arsyad; Rusdin Alauddin
Journal of Global Pharma Technology Volume 12 Issue 09 (2020) Sept. 2020
Publisher : Journal of Global Pharma Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Purpose: This research is aimed to know the management of the Corporate social responsibility carried out by the PT. TEHT in Central Halmahera and also to know how the ideal mining management activity is which is based on environmental management and protection. Method: The method used is the empirical research method using the statute approach and the case approach. Result: The inventarization results of field study are analyzed to obtain the conclusion, then it is analyzed using the integrative and conceptual method of analysis which is courced from the primary and the secondary data. The problem which is analyzed in this research departs from when PT. TEHT disposed ore in the Central Halmahera sea, which directly brings loss to the sea ecosystem of the Weda Bay. This is because the responsibility of a company has direct impact to the social and the environmental activities. It is manifested in the form of behaviors and activities which should be in line with the sustainable development and the social welfare. Also, the legal regulations are integrated with the principle of sustainable environment protection and management. Conclusion: The company should be aware of the social and the environmental health dimensions which become the processing location of the mining materials. The Weda Bay experienced environmental destruction due to mining and it becomes an unhealthy environment.
Analisis Hukum Penyerobotan Tanah yang Berimplikasi terhadap Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dalam Perspekif Hukum Perdata Suwarti Suwarti; Faisal; Puji Rahayu Subandi; Nurlaila Kadarwati Papuluwa
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13917

Abstract

The escalation of society in an area makes land an object that is much needed. Because its availability is increasingly running low. Therefore, land has become a very valuable object and of course makes many people justify any means to obtain land. Land grabbing is not something new and occurs in Indonesia. The word invasion itself can be interpreted as the act of taking rights or property arbitrarily or without paying attention to laws and regulations, such as occupying someone else's land or house, which is not their right. The act of illegally grabbing land is an act against the law. From a civil law perspective, what is regulated in Article 1365 and Article 1366 can ensnare people who grab land, because it can be seen that in cases of land grabbing there are parties who are harmed and need compensation for the losses experienced by that party, and Land grabbing is also an unlawful act in which someone enters the land without right. This research aims to analyze and examine legal indicators of land grabbing which have implications for civil unlawful acts (onrechmatigheid daad). And what is the mechanism for resolving land grabbing disputes which have implications for unlawful acts The method used in this research is normative research on the legal rules contained in Article 1328 of the Civil Code. The data used in this research is secondary data. Secondary data used in this research consists of primary legal materials which are authoritative, which means they have authority, secondary legal materials and tertiary legal materials