Artikel ini menganalisis politik hukum pertambangan batubara di Indonesia dalam perspektif keadilan lingkungan dan pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah konstruksi regulasi pertambangan batubara khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah secara substantif mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat terdampak dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan sosial daerah penghasil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta didukung analisis kasus terhadap praktik pertambangan di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan batubara Indonesia masih didominasi oleh orientasi eksploitatif dan sentralistik yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai narasi tunggal, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan struktural antara produksi nilai tambang dengan distribusi kesejahteraan serta beban kerusakan lingkungan. Rezim perizinan yang disederhanakan pasca UU Minerba 2020 justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan pengawasan daerah. Konstruksi keadilan lingkungan yang berbasis distributif dan prosedural menghendaki transformasi politik hukum menuju model tata kelola pertambangan yang regeneratif dan berkeadilan sosial.
Copyrights © 2026