<![CDATA[Jagung merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, industri pakan ternak, dan kesejahteraan petani. Namun, pembangunan sektor jagung di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fluktuasi harga, ketergantungan petani terhadap tengkulak, lemahnya integrasi rantai pasok, keterbatasan infrastruktur dan teknologi pascapanen, serta meningkatnya risiko perubahan iklim di wilayah tropis. Policy brief ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ekosistem jagung berkelanjutan melalui integrasi aspek kesejahteraan petani, efisiensi rantai pasok, dan adaptasi lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan berbasis data produksi jagung nasional, hasil penelitian terdahulu, serta sinkronisasi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah. Temuan utama menunjukkan bahwa peningkatan produksi jagung belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani akibat lemahnya posisi tawar petani, rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan difokuskan pada penguatan implementasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pengembangan kelembagaan petani dan kemitraan usaha, investasi infrastruktur pascapanen, percepatan adopsi teknologi, penguatan strategi adaptasi iklim, serta integrasi kebijakan swasembada dengan hilirisasi industri jagung. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi rantai pasok, stabilitas harga, nilai tambah industri, dan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. ]]>
Copyrights © 2026
