<![CDATA[Transformasi digital yang masif telah menggeser paradigma identitas fisik menuju ekosistem identitas digital terintegrasi. Di satu sisi, identitas digital menawarkan efisiensi layanan publik dan komersial, namun di sisi lain memicu kerentanan eksponensial terhadap pelanggaran hak privasi dan kebocoran data pribadi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam argumentasi hukum terhadap urgensi pengaturan identitas digital sebagai instrumen pelindung privasi masyarakat berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi identitas digital tanpa regulasi yang rigid berpotensi mendistorsi hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Argumentasi hukum kedudukan identitas digital harus diletakkan sebagai perluasan dari hak atas privasi (right to privacy) yang wajib dilindungi melalui mekanisme enkripsi, kedaulatan data (data sovereignty), dan pembatasan akses otoritas. Penataan identitas digital yang berdaulat secara hukum menjadi prasyarat mutlak guna mewujudkan keamanan siber serta keadilan digital di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
