Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan memisahkan penyelenggaraan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fase perubahan sistem pemilu di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga rencana pemisahan pemilu tahun 2029, serta mengukur potensi polarisasi yang timbul akibat kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati delapan fase transformasi sistem pemilu sebagai upaya untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan kultur budaya bangsa. Namun, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dengan jeda dua hingga dua setengah tahun berpotensi memperkuat polarisasi afektif di masyarakat. Berdasarkan teori Liliana Mason, polarisasi ini dipicu oleh keterbelahan berbasis identitas (suku, agama, dan ras) dan kebencian emosional, bukan sekadar perbedaan kebijakan politik. Analisis menyimpulkan bahwa meskipun polarisasi dalam masyarakat majemuk sulit dihilangkan, dampaknya dapat dimitigasi melalui sikap negarawan presiden terpilih 2029 dengan tidak melakukan endorsement politik pada Pemilu Lokal 2031, serta mempertimbangkan kembali interval waktu antar pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi.
Copyrights © 2026