Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ICCPR dan Pelanggaran Kebebasan Beragama: (Studi Kasus Pembubaran Pertemuan Tahunan Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2024) Muhammad Farhan; Agustinus Supriyanto
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1433

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Fokus penelitian adalah menilai kesesuaian perlindungan kebebasan beragama di Indonesia dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), khususnya Pasal 18 mengenai kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara terbatas dengan akademisi dan praktisi hukum. Kerangka teori yang digunakan adalah teori multikulturalisme Will Kymlicka yang menekankan perlindungan hak kelompok minoritas dalam negara demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi, pembatasan, dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah masih terjadi melalui kebijakan negara maupun praktik sosial masyarakat. Regulasi seperti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen Indonesia terhadap hukum HAM internasional dan implementasi perlindungan kebebasan beragama dalam hukum nasional.
Penegakan Hak-Hak Alam Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Deep Ecology Dan Should Trees Have Standing? Juniarto Prakoso; Agustinus Supriyanto
El-Dusturie Vol 5 No 2: Vol. 5 No.2 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Islam Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/eldusturie.v5i2.13572

Abstract

Abstract: Environmental protection in Indonesia still relies on an anthropocentric paradigm that positions nature as an object of exploitation, not as an entity with a right to exist. This condition is reflected in various legal instruments, ranging from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Governance, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, to Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as in judicial practices that consistently require direct harm to humans as the basis for a lawsuit. This study aims to analyze the state of enforcement of natural rights in Indonesia and formulate a model for its enforcement through the perspective of "Deep Ecology" by Arne Naess and the concept of "Should Trees Have Standing?" by Christopher D. Stone. This study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, and comparative approaches to countries that have recognized the rights of nature, such as Ecuador, Bolivia, New Zealand, India, and Colombia. Research findings indicate that regulations and judicial practices in Indonesia have not yet recognized nature as a legal subject, resulting in reactive, rather than preventive, environmental protection. This study identifies four potential actors as guardians of nature: Indigenous Peoples, the Ministry of Environment and Forestry, Environmental Non-Governmental Organizations, and the proposed Environmental Ombudsman. Each of these actors has limitations, leading to the formulation of a multi-level and collaborative guardian model as an implementation mechanism. This study recommends environmental law reform through recognizing the legal standing of nature, strengthening independent guardian institutions, and redirecting the AMDAL system and ecological restorative justice to achieve ecologically just environmental law enforcement in Indonesia. Keywords: Rights of Nature; Deep Ecology; Should Trees Have Standing?; Environmental Law Enforcement; Ecological Justice. Abstrak: Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia masih bertumpu pada paradigma antroposentris yang memposisikan alam sebagai objek pemanfaatan, bukan sebagai entitas yang memiliki hak untuk eksis. Kondisi ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta dalam praktik peradilan yang senantiasa mensyaratkan kerugian langsung pada manusia sebagai dasar gugatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi penegakan hak-hak alam di Indonesia dan merumuskan model penegakannya melalui perspektif “Deep Ecology” dari Arne Naess dan gagasan “Should Trees Have Standing?” dari Christopher D. Stone. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap negara-negara yang telah mengakui hak alam, seperti Ekuador, Bolivia, Selandia Baru, India, dan Kolombia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan praktik peradilan di Indonesia belum mengakui alam sebagai subjek hukum sehingga perlindungan lingkungan bersifat reaktif, bukan preventif. Penelitian ini mengidentifikasi empat aktor potensial sebagai guardian alam, yakni Masyarakat Hukum Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, dan Ombudsman Lingkungan Hidup yang diusulkan, yang masing-masing memiliki keterbatasan, sehingga dirumuskan model guardian berjenjang dan kolaboratif sebagai mekanisme implementasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum lingkungan melalui pengakuan legal standing bagi alam, penguatan kelembagaan guardian independen, serta reorientasi sistem AMDAL dan keadilan restoratif ekologis guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan ekologis di Indonesia. Kata Kunci: Hak-hak alam; Deep Ecology; Should Trees Have Standing?; Penegakan Hukum Lingkungan; Keadilan Ekologis.
Transformasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia dan Dampak Polarisasi Afektif Akibat Pemisahan Pemilihan Umum Nasional-Lokal Menurut Teori Liliana Mason Gunawan; Agustinus Supriyanto
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.4818

Abstract

  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan memisahkan penyelenggaraan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fase perubahan sistem pemilu di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga rencana pemisahan pemilu tahun 2029, serta mengukur potensi polarisasi yang timbul akibat kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati delapan fase transformasi sistem pemilu sebagai upaya untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan kultur budaya bangsa. Namun, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dengan jeda dua hingga dua setengah tahun berpotensi memperkuat polarisasi afektif di masyarakat. Berdasarkan teori Liliana Mason, polarisasi ini dipicu oleh keterbelahan berbasis identitas (suku, agama, dan ras) dan kebencian emosional, bukan sekadar perbedaan kebijakan politik. Analisis menyimpulkan bahwa meskipun polarisasi dalam masyarakat majemuk sulit dihilangkan, dampaknya dapat dimitigasi melalui sikap negarawan presiden terpilih 2029 dengan tidak melakukan endorsement politik pada Pemilu Lokal 2031, serta mempertimbangkan kembali interval waktu antar pemilu untuk menjaga stabilitas demokrasi.