Sinergi Kewenangan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Parkir Liar di Kota Batam

Muhammad Fauzi (Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepuluan, Batam, Indonesia)
Rizki Tri Anugrah Bhakti (Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepuluan, Batam, Indonesia)
Dwi Afni Maileni (Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepuluan, Batam, Indonesia)
Edwar Kelvin (Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepuluan, Batam, Indonesia)

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
Vol. 4 No. 9 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, September 2026

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode socio-legal melalui studi peraturan, dokumen kebijakan, observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah aspek legalitas kewenangan, pembagian tugas, proporsionalitas tindakan, dan akuntabilitas administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan parkir liar telah memiliki dasar regulasi dan didukung koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP, namun sinergi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penanganan yang konsisten. Hambatan utama meliputi belum optimalnya integrasi data, perbedaan prosedur penindakan, keterbatasan pengawasan berkelanjutan, serta keberadaan praktik informal dalam pengelolaan parkir. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar memerlukan SOP bersama, sistem data terintegrasi, koordinasi rutin, serta mekanisme penindakan yang proporsional, akuntabel, dan berkelanjutan.