<![CDATA[Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu bentuk pendidikan kependudukan melalui jalur formal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan kepedulian peserta didik terhadap berbagai persoalan kependudukan. Implementasi kebijakan SSK membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, serta pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku teks, dokumen dan publikasi pemerintah, serta sumber tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan SSK. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SSK di Kabupaten Bandung Barat telah diarahkan melalui penetapan sekolah, integrasi pendidikan kependudukan dalam pembelajaran, pengembangan Pojok Kependudukan, kegiatan sekolah, serta pemanfaatan sumber belajar digital. Namun, masih terdapat kebutuhan penguatan pada kompetensi guru, ketersediaan sumber daya, konsistensi integrasi materi kependudukan, komitmen pelaksana, dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan sumber belajar digital dan panduan bagi guru menjadi salah satu bentuk penguatan sumber daya implementasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SSK tidak cukup dilihat dari penetapan sekolah sebagai SSK, tetapi dari sejauh mana pendidikan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian dari budaya sekolah secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
