Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat: Perspektif Teori George C. Edward III Satary Mawadda
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/1y0cyx85

Abstract

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan salah satu bentuk pendidikan kependudukan melalui jalur formal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap, dan kepedulian peserta didik terhadap berbagai persoalan kependudukan. Implementasi kebijakan SSK membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, serta pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku teks, dokumen dan publikasi pemerintah, serta sumber tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan SSK. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SSK di Kabupaten Bandung Barat telah diarahkan melalui penetapan sekolah, integrasi pendidikan kependudukan dalam pembelajaran, pengembangan Pojok Kependudukan, kegiatan sekolah, serta pemanfaatan sumber belajar digital. Namun, masih terdapat kebutuhan penguatan pada kompetensi guru, ketersediaan sumber daya, konsistensi integrasi materi kependudukan, komitmen pelaksana, dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan sumber belajar digital dan panduan bagi guru menjadi salah satu bentuk penguatan sumber daya implementasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SSK tidak cukup dilihat dari penetapan sekolah sebagai SSK, tetapi dari sejauh mana pendidikan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian dari budaya sekolah secara berkelanjutan.
Peran Subbagian Perencanaan dalam Mewujudkan Perencanaan Pendidikan yang Efektif, Terukur, dan Berbasis Data di Kabupaten Bandung Barat Satary Mawadda
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/xfahws69

Abstract

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan berjalan efektif, terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, perencanaan pendidikan perlu diselaraskan dengan arah pembangunan daerah, khususnya visi Kabupaten Bandung Barat periode 2025–2030, yaitu Bandung Barat yang AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis), serta dijabarkan melalui dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Subbagian Perencanaan dalam mendukung terwujudnya perencanaan pendidikan yang efektif, terukur, dan berbasis data di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data diperoleh dari dokumen dan publikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, regulasi pemerintah, dokumen kebijakan pendidikan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Subbagian Perencanaan memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan data pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan, menyelaraskan program dengan arah kebijakan pembangunan daerah, membantu penyusunan program dan kegiatan, serta mendukung proses monitoring dan evaluasi. Transformasi digital melalui pemanfaatan basis data pendidikan dan berbagai platform layanan, termasuk Pelayanan Terpadu Data Pendidikan (PETADIK), memberikan peluang untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keterukuran proses perencanaan. Namun, optimalisasi perencanaan berbasis data masih membutuhkan penguatan kualitas dan integrasi data, peningkatan literasi data aparatur, koordinasi lintas bidang, serta konsistensi antara data, program, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, Subbagian Perencanaan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara data pendidikan, kebijakan, program, penganggaran, dan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.