<![CDATA[Penelitian ini membahas dinamika multi level governance Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia dengan studi kasus pekerja migran asal Tuban di Kamboja. Permasalahan ini muncul akibat tingginya mobilitas tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang terintegrasi sehingga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi level governance untuk melihat hubungan antar aktor pemerintahan serta perspektif human security untuk menilai perlindungan terhadap individu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis memiliki peran penting sebagai aktor lokal dalam pendataan dan fasilitasi awal, namun terbatas dalam kewenangan penanganan kasus lintas negara dan bergantung pada koordinasi dengan pemerintah pusat dan perwakilan luar negeri. Hal ini menyebabkan proses penanganan menjadi kurang cepat dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan pekerja migran masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan fragmentasi tata kelola, sehingga diperlukan penguatan integrasi kebijakan dan kejelasan kewenangan agar perlindungan lebih responsif.]]>
Copyrights © 2026
