Perluasan Peran Militer Dalam Jabatan Sipil: Analisis Konstitusionalitas Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Netralitas Aparatur Sipil

Evagustina Evagustina (Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)
Rizki Setyobowo Sangalang (Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)
Satriya Nugraha (Universitas Palangka Raya)
Ivans Januardy (Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya)

Journal of Exploratory Dynamic Problems
Vol. 3 No. 2 (2026): Vol.3 No.2 2026

Perluasan peran militer dalam jabatan sipil di Indonesia menjadi isu konstitusional yang semakin krusial pascaperubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini menganalisis konstitusionalitas perluasan tersebut dan implikasinya terhadap prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa penempatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara secara substantif bertentangan dengan prinsip supremasi sipil yang terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945, prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil, serta norma netralitas ASN. Kasus penunjukan sejumlah perwira aktif TNI dalam jabatan eselon I di berbagai kementerian strategis pasca-2024 menjadi ilustrasi konkret gap normatif tersebut. Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi kerangka konstitusionalitas uji lima lapis (Five-Tier Constitutionality Test) yang mengintegrasikan teori civil-military relations, prinsip supremasi sipil, dan standar hak asasi manusia internasional untuk menguji validitas normatif penempatan militer aktif dalam jabatan sipil di Indonesia.