Journal of Law and Social Politics
Vol. 4 No. 4 (2026): Journal of Law and Social Politics

Konstruksi Sita Administratif Komoditas PETI untuk Pemulihan Aset Negara

Andri Suhindra (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
R. Lina Sinaulan (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)



Article Info

Publish Date
24 Sep 2026

Abstract

Latar Belakang: Artikel ini mengkaji konstruksi hukum penyitaan administratif terhadap komoditas hasil pertambangan tanpa izin (PETI) sebagai instrumen pemulihan aset negara. Permasalahan utama adalah belum adanya kerangka normatif yang secara jelas memungkinkan negara mengamankan komoditas PETI melalui mekanisme hukum administrasi, sementara proses pidana sering membutuhkan waktu panjang sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya, berpindahnya, atau disembunyikannya aset tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi hukum penyitaan administratif terhadap komoditas PETI dengan menganalisis dasar konseptual, kewenangan, prosedur, dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan model pemulihan aset yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan aset negara dan hak hukum masyarakat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan model kewenangan, prosedur, dan perlindungan hak. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas PETI dapat dikonstruksikan sebagai objek yang berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber daya alam dan potensi kerugian kekayaan negara. Penyitaan administratif harus diposisikan sebagai tindakan pemerintahan untuk mengamankan objek, bukan sebagai bentuk pemidanaan. Pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, kewenangan, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan due process of law. Model yang ditawarkan meliputi identifikasi objek, penetapan penyitaan, inventarisasi, penyimpanan atau penjualan awal, mekanisme rekening penampungan, keberatan, pengawasan, serta integrasi dengan proses pidana dan perdata. Kesimpulan: Penyitaan administratif terhadap komoditas PETI perlu diatur secara eksplisit dalam regulasi pertambangan dan pemulihan aset negara untuk menjamin efektivitas pemulihan aset tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

jlsp

Publisher

Subject

Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Description

The Journal Of Law and Social Politic provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be examined empirically. The Journal Of Law and Social Politic will publish scientific articles in the fields of education, including ...