Latar Belakang: Artikel ini mengkaji konstruksi hukum penyitaan administratif terhadap komoditas hasil pertambangan tanpa izin (PETI) sebagai instrumen pemulihan aset negara. Permasalahan utama adalah belum adanya kerangka normatif yang secara jelas memungkinkan negara mengamankan komoditas PETI melalui mekanisme hukum administrasi, sementara proses pidana sering membutuhkan waktu panjang sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya, berpindahnya, atau disembunyikannya aset tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi hukum penyitaan administratif terhadap komoditas PETI dengan menganalisis dasar konseptual, kewenangan, prosedur, dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum administrasi Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan model pemulihan aset yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan aset negara dan hak hukum masyarakat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan model kewenangan, prosedur, dan perlindungan hak. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas PETI dapat dikonstruksikan sebagai objek yang berkaitan dengan penguasaan negara atas sumber daya alam dan potensi kerugian kekayaan negara. Penyitaan administratif harus diposisikan sebagai tindakan pemerintahan untuk mengamankan objek, bukan sebagai bentuk pemidanaan. Pelaksanaannya harus memenuhi prinsip legalitas, kewenangan, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan due process of law. Model yang ditawarkan meliputi identifikasi objek, penetapan penyitaan, inventarisasi, penyimpanan atau penjualan awal, mekanisme rekening penampungan, keberatan, pengawasan, serta integrasi dengan proses pidana dan perdata. Kesimpulan: Penyitaan administratif terhadap komoditas PETI perlu diatur secara eksplisit dalam regulasi pertambangan dan pemulihan aset negara untuk menjamin efektivitas pemulihan aset tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
Copyrights © 2026