Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Ragam Pengabdian Journal of Law and Security Studies
R. Lina Sinaulan
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Interaksi Ruu Perampasan Aset Dan Ruu Penilai Effendri Rais; St. Laksanto Utomo2; R. Lina Sinaulan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4918

Abstract

Studi ini menganalisis interaksi normatif antara Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Rancangan Undang-Undang Penilai dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan profesi penilai di Indonesia. Penelitian ini berargumen bahwa sinergi dan harmonisasi kedua RUU tersebut merupakan prasyarat kritis untuk menciptakan mekanisme perampasan aset yang efektif, adil, dan memiliki kepastian hukum. Melalui pendekatan teoritis terhadap konsep Kepastian Hukum, Keadilan, dan Efektivitas Penegakan Hukum, kajian mengungkap bahwa RUU Perampasan Aset, yang mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture, memerlukan infrastruktur profesional yang diatur oleh RUU Penilai guna menjamin akurasi, objektivitas, dan independensi dalam penilaian aset. Ketidakadaan lex specialis yang mengatur profesi penilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan risiko manipulasi nilai aset. Pembahasan menunjukkan bahwa harmonisasi harus dilakukan melalui penyelarasan definisi, ruang lingkup, dan jenis aset yang dapat dirampas, serta pengakuan eksplisit terhadap standar, kode etik, dan kewenangan profesi penilai. Simpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi kedua kebijakan ini tidak hanya memperkuat kapasitas negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana, tetapi juga melindungi hak-hak pihak terkait, menjamin profesionalisme penilai, dan membangun legitimasi publik atas proses perampasan aset yang transparan dan akuntabel.
Tanggung Jawab Konstitusional Wakil Presiden Pada Situasi Sengketa Legitimasi Politik Pasca Pencalonan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Bimo Zubair Sunaryo; R. Lina Sinaulan; Rahmat Saputra
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5138

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika terjadi sengketa legitimasi politik pasca pencalonan, serta menilai batas konstitusional penarikan sengketa tersebut ke dalam mekanisme pemakzulan. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua isu: (1) bagaimana sengketa legitimasi politik pasca pencalonan dapat dikualifikasikan dalam kerangka alasan pemakzulan Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD NRI 1945 dan prosedur Pasal 7B UUD NRI 1945; dan (2) bagaimana tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden harus diposisikan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi substantif, namun tetap memungkinkan terjadinya pemakzulan apabila ambang konstitusional terpenuhi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual dan peraturan perundang-undangan, disertai penalaran ketatanegaraan atas fenomena sengketa legitimasi pasca pencalonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa legitimasi politik pasca pencalonan tidak otomatis menjadi dasar pemakzulan, karena alasan pemberhentian bersifat limitatif dalam Pasal 7A. Namun, sengketa legitimasi dapat menjadi relevan secara konstitusional apabila dapat dikualifikasikan dan dibuktikan sebagai salah satu kategori Pasal 7A, terutama “perbuatan tercela” atau “tidak lagi memenuhi syarat” dalam makna konstitusional, melalui mekanisme berlapis DPR–Mahkamah Konstitusi–MPR sebagaimana Pasal 7B. Selanjutnya, tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden harus dipahami sebagai akuntabilitas jabatan yang tidak berhenti pada dimensi etik-politik, melainkan tunduk pada mekanisme akuntabilitas konstitusional untuk mencegah stabilitas semu dan defisit legitimasi. Dengan demikian, pemakzulan ditempatkan sebagai instrumen korektif konstitusional untuk memulihkan legitimasi pemerintahan dan memperkuat demokrasi substantif, bukan sebagai instrumen destabilisasi, sepanjang alasan dan prosedur konstitusional dipenuhi.
Rekonstruksi Konstitusional Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Politik Nasional-Internasional Muhammad Firdiansyah; St. Laksanto Utomo; R. Lina Sinaulan
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 18 No. 1 (2026): September
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v18i1.5154

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perlindungan hukum serta jaminan kesejahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional saat ini; dan mengetahui bentuk rekonstruksi konstitusional yang ideal terhadap perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan sosial agar selaras dengan prinsip negara kesejahteraan serta keadilan substantif dalam perspektif hukum politik nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 telah kuat sebagai negara kesejahteraan dan didukung instrumen HAM internasional, namun implementasinya masih terdapat kesenjangan akibat dinamika politik hukum dan belum optimalnya keadilan substantif. Dalam perspektif internasional, Indonesia juga berkewajiban memenuhi ICESCR secara progresif sehingga diperlukan rekonstruksi konstitusional melalui interpretasi progresif, reformasi kelembagaan, dan harmonisasi dengan standar HAM internasional agar tujuan negara kesejahteraan terwujud secara konsisten dan berkeadilan. Perlunya penguatan rekonstruksi konstitusional negara kesejahteraan melalui pembaruan kebijakan dan kelembagaan yang responsif serta sinkronisasi dengan standar HAM internasional agar perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan.
Rekonstruksi Unsur Individual dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Annisa Annisa; R. Lina Sinaulan; Rahmat Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026): September-Desember In Progress
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/28z2nj22

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemahaman atas keputusan dan tindakan pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum, sekaligus memunculkan persoalan pada unsur individual yang secara klasik menjadi karakter Keputusan Tata Usaha Negara bersama unsur konkret dan final. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara, dan kedudukan tindakan faktual sebagai objek sengketa, sementara parameter penentuan sifat individual, terutama ketika subjek tidak disebutkan secara eksplisit, belum memadai. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini merekonstruksi batas konseptual unsur individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman nama tidak memadai sebagai satu-satunya ukuran individualitas, sementara pendekatan yang hanya bertumpu pada dampak terhadap seseorang berisiko memperluas objek sengketa secara berlebihan. Artikel ini menawarkan Uji Empat Parameter Substantif Unsur Individual, yaitu keteridentifikasian subjek hukum, hubungan hukum yang spesifik, akibat hukum yang dapat ditelusuri, dan keterkaitan dengan kewenangan pemerintahan, yang dibaca secara kumulatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan warga, dan batas kompetensi peradilan administrasi.
Co-Authors Annisa Annisa Bimo Zubair Sunaryo Effendri Rais Muhammad Firdiansyah Rahmat Saputra St. Laksanto Utomo St. Laksanto Utomo2