PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA

Andi Wardiman (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Ruslan Renggong (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)
Ruslan Mustari (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa)

Clavia: Journal of Law
Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri.  Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan di harapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya. This study aims to identify and analyze the legal resolution process for violations of the professional code of ethics committed by members of the Indonesian National Police (Polri) and to identify and analyze factors hindering legal resolution of violations of the professional code of ethics committed by members of the Polri. This study recommends that Polri members better adhere to and properly implement the professional code of ethics, given that they are state security forces. Furthermore, increased performance monitoring and guidance are needed for all Polri members to ensure they behave in accordance with the professional code of ethics. The government is also expected to revise articles that have the potential to cause problems and inconsistencies in Polri Regulation (Perpol) Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Polri Code of Ethics Commission. The regulation should be drafted in detail and with clear guidelines to anticipate violations and lawsuits during its implementation.