<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang implementasi sanksi pidana adat tana’ terhadap tindak perzinaan di Kabupaten Toraja Utara dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adat tana’. Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bokin, dan Lembang Limbong dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif masyarakat Toraja seseorang dikatakan berzina apabila seorang laki-laki dan wanita melakukan hubungan suami istri padahal salah satu dari mereka telah mengikatkan diri dalam rampanan kapa’. Bagi pelaku perzinahan dikenakan sanksi berupa denda kapa’ disertai dengan ritual penyucian seperti ma’ rambu langi’ atau di dosa untuk memulihkan keseimbangan magis. Besaran nilai denda kapa’ ditentukan oleh stratifikasi sosial (tana’) para pihak. Proses penegakan sanksi dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan fungsionaris adat, pihak yang berselisih, keluarga, serta saksi-saksi. Namun, dalam penerapan sanksi pidana adat tana’ ini juga menemukan adanya kendala, terutama ketika pelaku memiliki keterbatasan ekonomi atau secara sengaja menghindari tanggung jawab. Hal ini menyebabkan keputusan lembaga adat sering kali sulit untuk dilaksanakan secara penuh. This study examines the implementation of customary criminal sanctions (tana') for adultery in North Toraja Regency and the obstacles faced in implementing customary criminal sanctions (tana'). The type of research used is empirical. With primary data sources obtained through interviews, while secondary data from literature studies. This research was conducted in Bokin Village and Lembang Limbong by conducting interviews with traditional leaders. The results of the study indicate that from the perspective of the Toraja community, someone is said to have committed adultery if a man and woman have sexual relations even though one of them has bound themselves in rampanan kapa'. For perpetrators of adultery, sanctions are imposed in the form of a kapa' fine accompanied by purification rituals such as ma'rambu langi' or di dosa to restore magical balance. The amount of the kapa' fine is determined by the social stratification (tana') of the parties. The process of enforcing sanctions is carried out through a deliberation mechanism involving traditional functionaries, disputing parties, families, and witnesses. However, the implementation of these customary criminal sanctions also faces obstacles, particularly when perpetrators have limited financial means or intentionally avoid responsibility. This often makes it difficult to fully implement the decisions of customary institutions.]]>
Copyrights © 2026
