Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, serta keamanan dalam pemanfaatan dokumen kependudukan. Namun, implementasi IKD di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, pemahaman masyarakat, serta dukungan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif di Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis implementasi kebijakan menggunakan perspektif George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami manfaat serta prosedur penggunaannya. Dari aspek sumber daya, keberhasilan layanan dipengaruhi oleh kesiapan aparatur, sarana prasarana, jaringan internet, dan dukungan sistem informasi. Aspek disposisi tercermin dari komitmen aparatur dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan standar pelayanan. Di sisi lain, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, keterbatasan perangkat dan jaringan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat menjadi faktor yang dapat menghambat optimalisasi IKD. Dengan demikian, efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Cirebon tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kapasitas aparatur, literasi digital masyarakat, dan penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
Copyrights © 2023