Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal CENDEKIA Jaya
Ade Setiadi
Faculty Of Social And Political Sciences Universitas 17 Agustus 1945
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
E-Government Implementation in the Village General Administrative Electronic System (SEDULUR) Program Hery Nariyah; Nursahidin Nursahidin; Darwanto Darwanto; Agus Purwanto; Ade Setiadi; Moh Sutarjo
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 6 No 2 (2023): March 2023
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/ijebd.v6i2.2085

Abstract

Purpose: E-government is one of the government's efforts to develop the implementation of electronic-based government activities in order to improve the quality of service to various parties effectively and efficiently. In the context of implementing e-government in Cirebon City, Cirebon City is carrying out a smart city or smart city movement with its vision of realizing Cirebon as a creative, innovative, synergistic and competitive smart city in 2028. Lots of programs have been implemented as supporters of the realization of the smart city movement in the city of Cirebon. Research with the title "Implementation of E-government in the Village Public Administration Electronic System Program (SEDULUR) in Kalijaga Village, Harjamukti District, Cirebon City", has a formulation of the problem of how to implement the sedulur program in Kalijaga Village, Harjamukti District, Cirebon City. Design/methodology/approach: This research uses a case study method with a qualitative approach that is descriptive. Determination of informants using purposive sampling. The theoretical foundation used is the Balanced E-government Scorecard theory with five dimensions in it, the five dimensions are: benefits, efficiency, participation, transparency, and change management. Findings: Based on the research that has been done, it is concluded that the implementation of e-government in Kalijaga Village, Harjamukti District, Cirebon City with case studies of the sedulur program has not been optimal in its implementation, this is because the sedulur program still wants to be developed so that later all people can access it without having to contact the head of the RW First of all, it's just that the budget was diverted during the Covid-19 pandemic which hampered the development of the Sedulur program. Practical implications: The efforts that have been made are with Harjamukti District supporting government programs related to people who are aware and obedient of paying taxes so that revenue-sharing funds (DBH) from these taxes can be allocated for the development of the sedulur program. Paper type: Research paper
EFEKTIVITAS SOSIALISASI POLITIK: STUDI TENTANG MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN INDRAMAYU Ade Setiadi
CENDEKIA Jaya Vol 4 No 2 (2022): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v4i2.395

Abstract

Salah satu perwujudan demokrasi dalam seleksi kepemimpinan di Indonesia adalah melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan salah satu sarana suksesi politik dalam sebuah negara yang demokratis. Akan tetapi permasalahan yang selalu timbul adalah dinamisnya angka partisipasi pemilih yang naik turun dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektivitas sosialisasi politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan tujuan dari efektivitas sosialisasi politik oleh KPU Kabupaten Indramayu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian didapatkan bahwa langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indramayu yaitu meningkatkan daya tarik kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat hadir ketika ada acara sosialisasi sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih paham tentang regulasi dan tahapan Pemilu atau Pilkada dan ketika hari pemilihan tiba masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan; menyisir segmentasi pemilih agar waktu pelaksanaan sosialisasi menjadi lebih efektif; perekrutan relawan demokrasi sebagai agen sosialisasi dan terjalinnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara KPU sebagai penyelenggara dengan pemerintah, partai politik, stakeholder, dan media. Hal ini terbukti efektif dengan meningkatnya jumlah pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu dari yang semula pada tahun 2015 angka partisipasi pemilih 58,95% menjadi 66,19% di tahun 2020.
Reformasi Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Publik Ade Setiadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.544 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12121

Abstract

Reformasi birokrasi dan transformasi dalam sistem pelayanan publik sebetulnya dapat dilakukan dengan baik jika pertama, pemerintah mereposisi dirinya menjadi ‘pelayan publik’, kedua, melibatkan masyarakat pada setiap pembuatan kebijakan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis berkaitan dengan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepuasan publik, melalui peningkatan kualitas layanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, kajian ini bersifat deskriptif analitik, hal ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem lembaga keuangan syariah dengan sistem Lembaga keuangan konvensional. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dan e-governance, yang dapat mendorong keterbukaan dan transfaransi publik dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, dapat memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Reformasi ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah daerah, mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Dengan demikian percepatan pembangunan di daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan melalui peran serta berbagai pemangku kepentingan di daerah, dengan memperhatikan potensi dan nilai-nilai yang dikembangkan di daerah, menuju pelaksanaan program pembangunan yang responsif, produktif dan akuntabel.
Analisis Digital Leadership dan Transformasi Digital dalam Peningkatan Pelayanan Publik Ade Setiadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.544 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i12.12122

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran kepemimpinan digital (digital leadership) dalam mewujudkan transformasi digital pada sektor pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode literature review. Studi ini dilakukanan untuk meneliti peran kempimpinan digital di sektor pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital. Data dikumpulkan melalui literatur sebelumnya yang berasal dari studi sebelumnya, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah melakukan eksplorasi dari beragam literatur, data, dokumen dan pembahasan dalam Focus Group Discusion, implementasi digital leadership memberikan kekuatan pada kebijakan pimpinan dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan secara kolaboratif dan dengan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan anggotanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelayanan perlu segera diatasi dengan pengembangan program transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena perkembangan teknologi digital sangat cepat, perlu diantisipasi dalam mengembangan kapasitas kompetensi digital bagi para coordinator dan anggota secara terprogram, terencana, dan terukur.
Juridical and Constitutional Implications, Political Stability, and Institutional Effectiveness After the Constitutional Court’s Electoral Reform Decision Setiadi, Ade; Muhafidin, Didin
International Journal of Science and Society Vol 7 No 4 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i4.1559

Abstract

This study aims to analyze the juridical and constitutional implications, political stability dynamics, and institutional effectiveness following the Constitutional Court’s decisions on electoral reform, particularly Decision 135/PUU-XXII/2024. Using a qualitative method with a doctrinal-normative and policy analysis approach, the research examines the effectiveness of Constitutional Court rulings in relation to political compliance, electoral system restructuring, and central–regional governance relations. The findings reveal that although Constitutional Court decisions are erga omnes, many non–self-executing rulings are only partially implemented due to the subordination of judicial authority to pragmatic political consensus between the Legislature and the Executive. The ruling on electoral separation offers administrative and humanitarian benefits and has the potential to strengthen regional representation and policy focus; however, it also produces significant risks, including the emergence of two major political cycles in close succession and heightened politicization of Acting Regional Heads during the 2–2.5 years transitional period. Furthermore, the effectiveness of the national Legislature and the Executive remain constrained by structural political fragmentation inherent in the proportional electoral system, whereas the separation of local elections contributes only marginally to improving the effectiveness of regional parliaments and does not resolve the broader issue of national political cohesion. The study concludes that the success of electoral reform depends on consistent enforcement of Constitutional Court rulings, coalition stability, and institutional designs capable of adapting to both national and regional political dynamics.
Co-Authors Agus Purwanto Darwanto Darwanto Didin Muhafidin Hery Nariyah Moh Sutarjo Nursahidin .