<![CDATA[Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu instrumen penting dalam menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam perkembangannya, muncul berbagai wacana mengenai perubahan konstitusi, khususnya terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan karena menyangkut keseimbangan antara upaya menjaga demokrasi melalui pembatasan kekuasaan dan kebutuhan menciptakan stabilitas pemerintahan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain ideal amandemen UUD 1945 dalam konteks pembatasan masa jabatan Presiden serta penguatan sistem presidensial di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan konstitusi, teori demokrasi konstitusional, serta prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan Presiden selama dua periode merupakan mekanisme konstitusional yang penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjaga sirkulasi kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, penguatan sistem presidensial perlu dilakukan melalui penyempurnaan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif, penguatan sistem checks and balances, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengurangi prinsip-prinsip demokrasi. Desain ideal amandemen UUD 1945 hendaknya tidak berfokus pada perpanjangan masa jabatan Presiden, melainkan pada upaya memperkuat kelembagaan negara dan menjamin stabilitas pemerintahan yang tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional.]]>
Copyrights © 2026
