Garuda - Garba Rujukan Digital

ELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM MENGATUR MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Martina Male
KEADILAN PROGRESIF Vol 10, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The system of government in Indonesia according to the 1945 Constitution, based on theexplanation stated that the regions of Indonesia are divided into provincial and provincial regionswill also be divided into smaller areas in autonomous regions. In legal politics, the most essential inthe implementation of autonomous regional government is the granting of the broadest authority tothe regions accompanied by the granting of certain rights and obligations. In the reality in the field,this policy was not implemented in accordance with the provisions of the Act. The lack of optimalpublic services in serving the people in several regions in Indonesia in various fields, includinggovernment agencies, has not yet been able to provide maximum public services, so in this paper willdiscuss how the efforts made by the Regional Government, especially in Gedong Tataan Subdistrict,Pesawaran District in organizing and improving public services based on its Regional AutonomyPrinciple. The efforts made in the discussion and solving problems in this study were carried outusing a juridical / normative approach and empirical approach. The implementation of public policybased on the principle of regional autonomy in the District of Pesawaran District Gedong Tataan isin accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of2009 concerning Public Services, but there are technical obstacles such as the distance from publicservices to one another, less responsive, less informative and lacking coordination in service delivery.Efforts that can be made by the Gedong Tataan District Government in improving the quality ofpublic services are through revitalization, restructuring and deregulation in the field of publicservices. Suggestions that can be given to the Regional Government, especially in the District ofPesawaran District Gedong Tataan in carrying out public services based on the principle ofautonomy are: expected in carrying out the process of implementing public services must be inaccordance with Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and expected improvement inthe quality of behavior and professionalism of the apparatus government, creating public servicepolicies that are not too procedural and convoluted, and improve facilities that support qualityservices.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH PADA KECAMATAN GEDONG TATAAN- KABUPATEN PESAWARAN Martina Male
PRANATA HUKUM Vol 14 No 1 (2019): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i1.164

Abstract: The system of government in Indonesia according to the 1945 Constitution, based on the explanation stated that the regions of Indonesia are divided into provincial and provincial regions will also be divided into smaller areas in autonomous regions. In legal politics, the most essential in the implementation of autonomous regional government is the granting of the broadest authority to the regions accompanied by the granting of certain rights and obligations. In the reality in the field, this policy was not implemented in accordance with the provisions of the Act. The lack of optimal public services in serving the people in several regions in Indonesia in various fields, including government agencies, has not yet been able to provide maximum public services, so in this paper will discuss how the efforts made by the Regional Government, especially in Gedong Tataan Subdistrict, Pesawaran District in organizing and improving public services based on its Regional Autonomy Principle. The efforts made in the discussion and solving problems in this study were carried out using a juridical / normative approach and empirical approach. The implementation of public policy based on the principle of regional autonomy in the District of Pesawaran District Gedong Tataan is in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, but there are technical obstacles such as the distance from public services to one another, less responsive, less informative and lacking coordination in service delivery. Efforts that can be made by the Gedong Tataan District Government in improving the quality of public services are through revitalization, restructuring and deregulation in the field of public services. Suggestions that can be given to the Regional Government, especially in the District of Pesawaran District Gedong Tataan in carrying out public services based on the principle of autonomy are: expected in carrying out the process of implementing public services must be in accordance with Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and expected improvement in the quality of behavior and professionalism of the apparatus government, creating public service policies that are not too procedural and convoluted, and improve facilities that support quality services.

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMASI AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA Nova Yatiar Mawaddah; Sri Zanariyah; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.787

Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agraria melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan penelitian: 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif.Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat satu kendala dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur yaitu subjek bertempat tinggal diluar tanah yang di redistribusi. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur memberikan solusi berupa mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan. Terdapat faktor penghambat pelaksanaan redistribusi, yakni terdiri dari faktor teknis dan nonteknis. Disamping itu, terdapat pula faktor pendukung yakni penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.Kata Kunci : Peraturan Presiden, Redistribusi, Tanah Negara

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN YURIDIS ATAS HAK TANAH UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT TANAH Yunizar Hendriyansah; Sri Zanariyah; Muhammad Lutfi; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara, merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Bukti peralihan hak atas tanah akibat jual beli untuk memperoleh sertifikat tanah adalah adanya sertifikat sebagai bukti sahnya kepemilikan sebagai bukti jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepada sepetak tanah. Faktor penghambat pembuktian peralihan hak atas tanah karena jual beli untuk memperoleh sertifikat tanah adalah masyarakat merasa biaya pembuatan atau penerbitan sertifikat terlalu mahal, prosedurnya terlalu rumit dan ada faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai tempat mengurus atau membuat sertifikat.

PERAN DITEKTORAT INTELKAM POLDA LAMPUNG DALAM PENGAWASAN DAN PENDATAAN TENAGA KERJA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PERUSAHAAN Naufal Fikri Asyhamami; Lina Maulidiana; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.775

AbstrakUntuk mengurangi berbagai permasalahan mengenai keberadaan TKA yang sedang melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan khususnya di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung membentuk intelkam yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas TKA yang ada di provinsi lampung. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran intelkam dalam pengawasan dan pendataan tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan di perusahaan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan dijadikan bagian oleh faktor-faktor yang mendukung dan dalam pemantauan dan pendataan tenaga kerja asing yang juga bertindak. di perusahaan.Metodologi yang terdiri dari jenis penelitian diskriptif, normatif, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yurdis normatif. yuridis empiris dan pendekatannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data sekunder berupa data primer dan data. Tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Dan pengolahan data dilakukan antara lain dengan pemilihan dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dasar hukum dalam pendataan dan pengawasan TKA adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan secara rinci di keluarkan melalui surat keputusan pimpinan mp nomor pol skep / 551 / viii / 2003 tanggal Agustus 2003 12 tentang pedoman pelaksanaan pengumpulan dan keamanan data. Selain itu juga terdapat faktor dan faktor penyebab yang menghambat pendataan keamanan TKA di Provinsi Lampung yang berasal dari internal kepolisian dan internal manajemen suatu objek wisata yang saling melengkapi satu sama lain.Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Polisi, Perusahaan.

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA Nova Yatiar Mawaddah; Sri Zanariyah; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1509

Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah, sebagian wilayah Lampung Timur adalah pertanian. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan : 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur? Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur ada satu kendala tentang subjek bertempat tinggal diluar redistribusi. Satu hal yang ditempuh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan, terdapat pula faktor diluar yang menjadi penghambat faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor pendukung penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Seharusnya pemerintah melakukan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi serta secara terpadu dan terus menerus yang berkenaan dengan pendaftaran tanah, dan masyarakat mendaftarkan tanahnya agar mendapatkan hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat serta bidang tanah yang telah menjadi obyek landreform dan telah diredistribusi kepada masyarakat di fungsikan sesuai peruntukannya.

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Yonnawati Yonnawati; Martina Male
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan desa diperlukan adanya pengelolaan kekayaan/aset desa. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelalang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; dan (2) untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, guna mendapatkan gambaran dari subyek penelitian sehingga diharapkan dapat menemukan jawaban terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi dokumenter dan wawancara. Setelah data terkumpul secara keseluruhan kemudian dianalisis secara analisis kualitatif. Pengelolaan aset Pekon Bulurejo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupa perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal, karena kegiatan penatausahaan aset desa baik berupa pembukuan, inventarisasi dan pelaporan belum berjalan dengan baik. Faktor penghambat pengelolaan barang/aset Desa Pekon Bulurejo Kecamatan Gading Rejo antara lain pengambilalihan terjadi secara sepihak karena di masa lalu kerja sama pemanfaatan atau sewa tanah desa tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan lembaga pengawas kurang berjalan efektif, desa tidak dapat secara langsung mengelola sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal mereka terutama hutan desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan, Aset Desa

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2019 DAN PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) 2018 DI BANDAR LAMPUNG MARTINA MALE; YONNAWATI YONNAWATI
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kemerdekaan berserikat bagi seluruh rakyatnya. Setiap warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat, memiliki hak maupun suara untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab. Persiapan pendaftaran partai politik pada pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur tahun 2018 di Bandar Lampung, Sistem politik (Sipol) penting bagi KPU untuk mempermudah dokumentasi daftar anggota parpol. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Sipol bagi KPU Menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung dan apa faktor penghambat pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sipol bagi KPU di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis atau normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan Sipol bagi KPU menghadapi Pemilu 2019 dan Pilgub 2018 di Bandar Lampung sudah sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemilu.Keywords : Implementation, Political Information, General Election

Kebijakan Aplikasi Whatsapp Satu (AWAS) Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Hendryan, Dery; Male, Martina
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3295

Memasuki era digital dan disrupsi informasi, kita butuh inovasi baru (kebaharuan) dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik digital adalah jawabannya sebagai solusi mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang dikenal lambat, tidak efisien dan syarat pungli. Penulis fokus pada kebijakan Pimpinan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung atas penggunaan pelayanan publik berbasis aplikasi teknologi informasi bernama Aplikasi Whatsapp Satu disingkat AWAS sebagai wujud komitmen terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik selanjutnya disingkat UU Pelayanan Publik. Walau menghadapi kendala, namun pemberlakuan AWAS dirasakan dampaknya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), keluarga WBP dan stakeholders karena pelayanan semakin cepat, mudah dan nyaman. Berikutnya pengembangan pelayanan digital dengan aplikasi online ini dapat terkoneksi dengan Sistem Data Pemasyarakatan (SDP) dan menjangkau seluruh masyarakat dari tempatnya masing-masing

Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Male, Martina
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2086

Salah satu dari tugas-tugas pemerintah yaitu pelayanan pembuatan e-KTP di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing- masing kabupaten/kota salah satunya berada di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Dari hasil pembahasan di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP di tingkat kelurahan hanya menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan seperti memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan membuat e-KTP. Faktor penghambat dalam pembuatan e-KTP, meliputi faktor internal berupa sumber daya manusia (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih kekurangan, dan faktor eksternal berupa Jaringan Komunikasi Data sering terjadi gangguan di samping terjadi data duplicate record (data ganda) disebabkan karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search