<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen perkara, wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan telah diupayakan melalui pemenuhan hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat, tekanan penyelesaian perkara, serta pengaruh opini publik yang dapat membentuk asumsi bersalah terhadap tersangka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme dan pemahaman penyidik mengenai perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan proses penyidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.]]>
Copyrights © 2026
