Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Law_Jurnal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Kamal Kamal
Universitas Tadulako
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Hambatan Pelaksanaan Pemulihan Psikis Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu Andini Eka Putri; Kamal Kamal; Titie Yustisia Lestari
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9692

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis. Trauma, ketakutan, kecemasan, dan gangguan emosional yang dialami korban berpotensi menghambat proses tumbuh kembang serta memengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang. Untuk itu, pemulihan psikis menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jaminan atas hak tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pelaksanaan pemulihan psikis masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari budaya hukum keluarga korban, terutama penolakan orang tua terhadap layanan psikologis. Penolakan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai dampak psikologis kekerasan seksual, sehingga mereka menganggap anak tidak memerlukan pendampingan. Akibatnya, meskipun DP3A Kota Palu telah memiliki mekanisme pelayanan dan dasar hukum yang jelas, pemenuhan hak pemulihan psikis belum dapat terlaksana secara optimal tanpa persetujuan dan keterlibatan keluarga korban.
Hambatan Penyidik Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Palu) Dewi Nur Hofifah; Kamal Kamal; Awaliah Awaliah
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen perkara, wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan telah diupayakan melalui pemenuhan hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat, tekanan penyelesaian perkara, serta pengaruh opini publik yang dapat membentuk asumsi bersalah terhadap tersangka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme dan pemahaman penyidik mengenai perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan proses penyidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (NO. 43/PID.SUS-TPK/2024/PN PAL) Nada Nadifa; Kamal Kamal; Vivi Nur Qalbi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis yang meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam putusan tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi, khususnya terkait konsistensi dalam penerapan unsur-unsur hukum serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai setiap aspek perkara. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal telah mencerminkan penerapan aspek yuridis dan non-yuridis, namun masih perlu penyempurnaan agar putusan yang dihasilkan lebih optimal dalam mewujudkan keadilan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (NO. 43/PID.SUS-TPK/2024/PN PAL) Nada Nadifa; Kamal Kamal; Vivi Nur Qalbi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis yang meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam putusan tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi, khususnya terkait konsistensi dalam penerapan unsur-unsur hukum serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai setiap aspek perkara. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal telah mencerminkan penerapan aspek yuridis dan non-yuridis, namun masih perlu penyempurnaan agar putusan yang dihasilkan lebih optimal dalam mewujudkan keadilan.
Co-Authors Andini Eka Putri Awaliah Awaliah Dewi Nur Hofifah Lestari, Titie Yustisia Nada Nadifa Vivi Nur Qalbi