Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Awaliah Awaliah
Universitas Tadulako
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI NO. 2296 K/PID.SUS/2024 YANG MENYIMPANGI KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI NO. 2296 K/PID.SUS/2024 YANG MENYIMPANGI KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS Fahima Ramadani; Awaliah Awaliah; Hasnawati Hasnawati
Maleo Law Journal Vol. 10 No. 1 (2026): Volume 10, Nomor 1, April 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v10i1.10657

Abstract

The purpose of this study is to analyze the basis of the Supreme Court judges' considerations in the deviation. This study uses a normative legal research method. The results of the study indicate that the Supreme Court corrected the judex facti decision by changing the application of the article from Article 114 paragraph (1) to Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the change in the application of the article by the Supreme Court was based on the failure to fulfill the elements of a sales intermediary due to the absence of relevant witnesses. However, in the aspect of criminalization, the Supreme Court imposed a prison sentence below the special minimum limit without adequate consideration of the reasons for the deviation, while the fine was still imposed according to the provisions of the law. This condition indicates a weak construction of the argumentation for punishment which has the potential to cause disparity in punishment, as well as create uncertainty in the application of the special minimum criminal provisions in judicial practice. Therefore, this study emphasizes the importance of comprehensive and argumentative considerations by judges in every deviation from the special minimum criminal provisions in order to maintain justice and legal certainty.
Hambatan Penyidik Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Palu) Dewi Nur Hofifah; Kamal Kamal; Awaliah Awaliah
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan asas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen perkara, wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan telah diupayakan melalui pemenuhan hak-hak tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman aparat, tekanan penyelesaian perkara, serta pengaruh opini publik yang dapat membentuk asumsi bersalah terhadap tersangka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme dan pemahaman penyidik mengenai perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan proses penyidikan yang adil dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.
Co-Authors Dewi Nur Hofifah Fahima Ramadani Hasnawati Hasnawati Kamal Kamal