<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam KUHP lama dan KUHP Nasional serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara penggelapan kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP Nasional memiliki substansi yang berkesinambungan, yaitu mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Perbedaannya terutama terdapat pada terminologi, sistem pidana denda, serta orientasi dan pedoman pemidanaan. Dalam perkara Ilham Mukdin alias Saprol bin alm. Sukroni, kendaraan bermotor diperoleh melalui peminjaman secara sah atas dasar kepercayaan, tetapi kemudian digadaikan tanpa izin pemilik untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan memenuhi karakteristik tindak pidana penggelapan apabila unsur-unsurnya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya perbuatan]]>
Copyrights © 2026
