Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.785
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Delegasi Yure Humano LAWYER: Jurnal Hukum
Muhammad Amin Saleh Al-Habsy
Universitas Mpu Tantular
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
ANALISA DAMPAK TERJADINYA OVER KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT Denny Charles Sagala; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas, penelitian ini akan membahas mengenai over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan Rumusan masalah adalah Bagaimanakah efektifitas Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E-PS.01.06-16 tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penentuan Daya Muat (Kapasitas) Lapas/Rutan/Cabang Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ? Bagaimanakah upaya penanganan over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah mengenai efektfitas tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena Penyebab over kapasitas di Indonesia disebabkan beberapa hal pertama penahanan pra persidangan yang berlebihan dan over narapidana yang masuk dengan masa tahanan yang lama sehingga tidak bisa menampung dengan baik yang mengakibatkan over kapasitas di rumah tahanan. Upaya lain untuk mengurangi dampak over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu diantara dilakukan berbabgai program atau kegiatan untuk dapat mengurangi masalah seerti melakukan program- program yang positif.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt) Ronaldo Sahat Tua; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian dan Pencucian Uang adalah suatu hal yang berbeda namun dari segi perspektif hukum hamper sama dan sangat berkaitan dimana dalam pencurian ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tepatnyapada pasal 362. Menjadi sesuatu hal yang menarik karena penelitian ini membahas sebagaimana Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah 1. Bagaimanakah eksistensi pembuktian tindak pidana pencurian dan pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan di Indonesia?2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah Eksistensi pembuktian Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menggunakan Pasal 184 KUHAP, dan keyakinan hakim ini sejalan dengan teori pembuktian menurut Lilik Mulyadi yang mana dalam pembuktian tersebut dikuatkan dengan bukti surat, dokumen, dan keyakinan hakim yang bisa menguatkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt adalah, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE adminojshukum; Amin Saleh, Muhamad; Anggraeni, Yola
YURE HUMANO Vol 8 No 1 (2024): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan iklim bisnis yang sehat. Termasuk didalamnya adalah perlindungan konsumen dalam bisnis sektor jasa keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online) merupakan produk layanan jasa keuangan yang terbilang baru. Perpaduan antara perbuatan hukum berupa perjanjian pinjaman uang tunai dengan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan sistem elektronik.skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online ditinjau dari Undang- Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentanga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi? dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi penyalah gunaan terhadap data pribadi konsumen ? metode penelitian yang digunakan pada penuisan skripsi ini bersifat normatif yuridis. Berdasarkan kesimpulan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan melalui peraturan yang sifatnya mengatur dan berisi larangan guna mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan secara represif yaitu konsumen dalam hal dilanggar hak- haknya berdasarkan pasal 26 undang- undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat pengaduan kepada OJK untuk dapat diterapkan sanksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Perlindungan Konsumen. Pinjaman Online.
ANALYSIS OF THE POLICY ON RESTRICTIONS ON REMISSIONS FOR CORRUPTION CRIMINAL OFFENDERS Andri Kurnia; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang; Appe Hutauruk
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 3 (2026): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2026
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v7i3.692

Abstract

This study aims to analyze the policy of limiting remissions for corruption convicts in the Indonesian legal system, particularly regarding the consistency between the rehabilitative objectives of the correctional system and the special treatment of corruption as an extraordinary crime. The main focus of this study is to evaluate whether the tightening of remission requirements in Government Regulation Number 99 of 2012 is in line with the principles stipulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The research method used is normative juridical with a statutory approach (statute-government-regulation approach) and a conceptual approach (conceptual-government-regulation approach). Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, including an analysis of Sahardjo’s correctional theory and Romli Atmasasmita’s extraordinary crime theory. The results show that limiting remissions for corruptors through additional requirements such as justice collaborator status and payment of compensation reflects a differentiated dimension in criminal policy to strengthen the deterrent effect. However, legally, this policy creates a tension between norms and the rights of prisoners guaranteed by the Corrections Law, which prioritizes rehabilitation. The implementation of this policy represents the state’s effort to uphold substantive justice for the wider community due to the impact of systemic corruption. This study concludes that although corruption requires extraordinary measures, the policy of limiting remissions must maintain a balance between the deterrent aspect and the primary goal of corrections, namely social reintegration. Regulatory harmonization is needed so that special treatment for corruptors does not negate the basic human rights of inmates.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ditinjau dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Jopie Tommy Rompas; FX Suyud Margono; Muh. Amin Saleh
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3245

Abstract

Karya arsitektur merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya arsitektur, seperti penggunaan desain tanpa izin, penggandaan gambar kerja, modifikasi rancangan, dan pemanfaatan kembali desain oleh pihak lain tanpa persetujuan pencipta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur, mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan hukum, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hak cipta karya arsitektur dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya arsitektur telah diberikan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan norma, keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi sistem pencatatan hak cipta berbasis digital, penguatan peran organisasi profesi arsitek, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum karya arsitektur dalam perspektif sistem hukum Indonesia.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI e-TAX COURT DALAM DIGITALISASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK Siti Wahyuningsih; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1853

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the e-Tax Court implementation regarding the electronic filing of appeals and lawsuits as part of the digitalization of tax dispute administration at the Tax Court. The study employs a normative-juridical method with an empirical (socio-legal) approach, supported by statutory, conceptual, and historical approaches through a comparison of manual and electronic administrative mechanisms. A qualitative-descriptive analysis was conducted using primary, secondary, and tertiary legal materials, alongside administrative data on dispute filings from 2024 and 2025. The results indicate that the e-Tax Court possesses legal legitimacy derived from provisions concerning judicial power, the Tax Court, electronic information and transactions, and technical regulations on electronic hearing administration. Its implementation has brought significant changes to tax dispute administration through the digitalization of filing, document uploading, verification, notification, case monitoring, and the delivery of rulings. Empirically, the electronic mechanism demonstrates shorter resolution times compared to the manual mechanism and is capable of handling larger case volumes with a high rate of timely resolution. However, its effectiveness remains influenced by technological infrastructure, network stability, personnel competence, system security, and user digital literacy. The e-Tax Court effectively supports a judicial process that is simple, fast, efficient, and low-cost, yet it requires continuous strengthening of regulations and infrastructure.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN UNTUK FASILITAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN (STUDI PUTUSAN NO. PUT-010985.16/2020/PP/M.XB TAHUN 2025) Sigit Argo Hananto; Muh. Amin Saleh; Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1854

Abstract

This study aims to analyze the legal reasoning of the Panel of Judges in Tax Court Decision Number PUT-010985.16/2020/PP/M.XB (2025) regarding the crediting of Input Tax on the construction of employee welfare facilities, and to evaluate the legal protection afforded to the Taxpayer. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The central issue concerns the interpretation of the phrase "having a direct relationship with business activities" as stipulated in Article 9 paragraph (8) letter b of the Value Added Tax Law. The dispute involves Input Tax amounting to IDR 170,794,605.00 related to the construction of employee housing and kitchen facilities for a plantation company located far from residential areas. The Panel of Judges upheld the tax correction, reasoning that the facilities constituted final consumption by employees and thus failed to meet the requirements for crediting Input Tax. The analysis reveals that, formally, this reasoning aligns with the characteristics of VAT as a consumption tax and affords procedural legal protection to the parties involved. However, substantive issues remain, as the operational function of the facilities, the company's geographical location, and the company's obligation to provide for worker welfare were not fully considered when determining the existence of a direct relationship with business activities. Therefore, clearer parameters and harmonization across legal regimes are required to ensure legal certainty, fairness, and the protection of Taxpayer rights.
IMPLEMENTASI PASAL 36 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DALAM INSTRUMEN PERLINDUGNAN HUKUM WAJIB PAJAK Senny Tussytha; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1855

Abstract

This study aims to analyze the regulation and implementation of Article 36 paragraph (1) letter b of the Law on General Provisions and Tax Procedures as an instrument of legal protection for taxpayers. The research problem stems from the lack of clear parameters regarding incorrect tax assessments and a tendency to interpret the Director General of Taxes' authority to reduce or cancel tax assessments in a restrictive manner. This study employs a normative-empirical juridical method by examining statutory provisions and their implementation within tax administration practices. The analysis reveals that, normatively, Article 36 paragraph (1) letter b serves as a corrective instrument designed to provide legal protection to taxpayers in instances of incorrect tax assessments. However, in practice, the phrase "may" tends to be interpreted as a discretionary power granting broad latitude to tax authorities, while the review process focuses more on fulfilling administrative formalities than on verifying material accuracy. This situation risks upholding tax assessments that are substantively erroneous and compels taxpayers to file lawsuits with the Tax Court. Therefore, the implementation of Article 36 paragraph (1) letter b requires reorientation through strengthened material review, the limitation of discretion based on the principle of legality and the General Principles of Good Governance, and the application of legal certainty that upholds justice.
PERLINDUNGAN HUKUM IMPORTIR ATAS KERUGIAN AKIBAT PENETAPAN SPBL PASCA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Marina R. Purba; Muh. Amin Saleh; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1856

Abstract

This study aims to analyze the implementation of legal protection for importers regarding losses arising from the issuance of a Determination Letter on Prohibited and/or Restricted Goods (SPBL), which was subsequently annulled by the Tax Court in Decision Number PUT-005900.45/2024/PP/M.XVIIA of 2025. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The analysis focuses on the validity of the SPBL issuance, the forms of legal protection available to importers, and the mechanisms for recovering losses caused by the detention of goods during the dispute process. The findings indicate that the Tax Court provided repressive legal protection by annulling the SPBL after determining that the imported "Rack Fitting" was more appropriately classified under HS Code 9403.20.90 rather than HS Code 7308.90.99 (which falls under the category of prohibited and/or restricted goods). However, the annulment of the SPBL did not fully provide effective legal protection, as it did not automatically compensate the importer for material losses—specifically demurrage and storage costs—incurred while the goods were detained. These obstacles stem from the Tax Court's limited authority to award civil damages, jurisdictional ambiguities, and the inadequacy of customs procedural law in accommodating claims for losses resulting from administrative actions. Therefore, a regulatory reconstruction is required to establish certainty regarding the forum, authority, and mechanisms for recovering importer losses, ensuring that legal protection extends beyond the mere annulment of administrative decisions to effectively restore rights.
KEABSAHAN PENOLAKAN PERMOHONAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF A DALAM SENGKETA PAJAK Ifyani Novita; Muh. Amin Saleh; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1857

Abstract

This study aims to analyze the validity of the rejection of an application for the reduction or cancellation of administrative sanctions under Article 36 paragraph (1) letter a of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP), as well as to analyze the legal reasoning of the Panel of Judges in Tax Court Decision Number PUT-004622.99/2025/PP/M.XIA (2025). This research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis focuses on the discretionary authority of the Directorate General of Taxes in evaluating taxpayer applications and the *ratio decidendi* of the Panel of Judges in reviewing the rejection decision. The findings indicate that the rejection of the application by the Directorate General of Taxes lacked substantive validity; the reasoning was overly formalistic, relying on administrative and financial parameters that were not directly relevant to the substance of the tax invoice issuance issue. The Panel of Judges held that issuing a tax invoice prior to payment and the delivery of goods in Crude Palm Oil (CPO) transactions could not be classified as a delay, as it aligned with regulations regarding the timing of tax invoice issuance and the Plaintiff's transaction practices. Through systematic and teleological interpretation, the Panel corrected the tax authority's erroneous application of the law and cancelled administrative sanctions amounting to IDR 111,162,500.00. The decision affirms that the discretion exercised by the Directorate General of Taxes is not absolute authority; it remains subject to the law, General Principles of Good Governance (AUPB), and judicial review to ensure legal certainty and protection for taxpayers.
Co-Authors adminojshukum Andri Kurnia Anggraeni, Yola Appe Hutauruk Denny Charles Sagala Farida Nur Amelia Florentinus Eko Yulianto FX Suyud Margono Ifyani Novita Ina Heliany Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga Jopie Tommy Rompas Marina R. Purba Muhenri Sihotang Ronaldo Sahat Tua Sendi Sanjaya Senny Tussytha Sigit Argo Hananto Siti Wahyuningsih