Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Delegasi Yure Humano
Muhammad Amin Saleh Al-Habsy
Universitas Mpu Tantular
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISA DAMPAK TERJADINYA OVER KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT Denny Charles Sagala; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
DELEGASI Vol 2 No 2 (2022): DELEGASI JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas, penelitian ini akan membahas mengenai over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan Rumusan masalah adalah Bagaimanakah efektifitas Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: E-PS.01.06-16 tanggal 23 Oktober 1996 tentang Penentuan Daya Muat (Kapasitas) Lapas/Rutan/Cabang Rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat ? Bagaimanakah upaya penanganan over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah mengenai efektfitas tersebut bisa dikatakan tidak efektif karena Penyebab over kapasitas di Indonesia disebabkan beberapa hal pertama penahanan pra persidangan yang berlebihan dan over narapidana yang masuk dengan masa tahanan yang lama sehingga tidak bisa menampung dengan baik yang mengakibatkan over kapasitas di rumah tahanan. Upaya lain untuk mengurangi dampak over kapasitas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yaitu diantara dilakukan berbabgai program atau kegiatan untuk dapat mengurangi masalah seerti melakukan program- program yang positif.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt) Ronaldo Sahat Tua; Ina Heliany; Muh. Amin Saleh
YURE HUMANO Vol 7 No 2 (2023): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencurian dan Pencucian Uang adalah suatu hal yang berbeda namun dari segi perspektif hukum hamper sama dan sangat berkaitan dimana dalam pencurian ini diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tepatnyapada pasal 362. Menjadi sesuatu hal yang menarik karena penelitian ini membahas sebagaimana Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah 1. Bagaimanakah eksistensi pembuktian tindak pidana pencurian dan pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan di Indonesia?2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitiannya adalah Eksistensi pembuktian Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menggunakan Pasal 184 KUHAP, dan keyakinan hakim ini sejalan dengan teori pembuktian menurut Lilik Mulyadi yang mana dalam pembuktian tersebut dikuatkan dengan bukti surat, dokumen, dan keyakinan hakim yang bisa menguatkan tindak pidana tersebut. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Jkt Brt adalah, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE adminojshukum; Amin Saleh, Muhamad; Anggraeni, Yola
YURE HUMANO Vol 8 No 1 (2024): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan iklim bisnis yang sehat. Termasuk didalamnya adalah perlindungan konsumen dalam bisnis sektor jasa keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman online) merupakan produk layanan jasa keuangan yang terbilang baru. Perpaduan antara perbuatan hukum berupa perjanjian pinjaman uang tunai dengan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan sistem elektronik.skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online ditinjau dari Undang- Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentanga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi? dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi penyalah gunaan terhadap data pribadi konsumen ? metode penelitian yang digunakan pada penuisan skripsi ini bersifat normatif yuridis. Berdasarkan kesimpulan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan melalui peraturan yang sifatnya mengatur dan berisi larangan guna mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan secara represif yaitu konsumen dalam hal dilanggar hak- haknya berdasarkan pasal 26 undang- undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat pengaduan kepada OJK untuk dapat diterapkan sanksi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Perlindungan Konsumen. Pinjaman Online.
Co-Authors adminojshukum Anggraeni, Yola Denny Charles Sagala Ina Heliany Ronaldo Sahat Tua