Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Bahori Ahoen
Universitas Mpu Tantular
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Yanto Kurnia; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat laporan kehilangan kepolisian serta pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP, khususnya penggunaan surat seolah-olah benar, adanya kesengajaan, serta kemungkinan timbulnya kerugian. Dalam perkara yang dikaji, surat laporan kehilangan digunakan dalam proses penerbitan sertifikat pengganti sehingga memiliki relevansi terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Pertimbangan majelis hakim perlu menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, perbuatan terdakwa, penggunaan surat, unsur kesengajaan, dan akibat hukum untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pertimbangan hukum yang sistematis dalam perkara pemalsuan surat agar penerapan hukum pidana didasarkan pada pembuktian yang memadai dan dapat memberikan kepastian hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMPUNGAN PASIR TIMAH ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Istiyanda Iqbal Fatullah; Mas Agus Priyambodo; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3112

Abstract

Pertambangan timah merupakan kegiatan ekonomi penting di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi kegiatan pertambangan tanpa izin dan penampungan hasil tambang ilegal menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penampungan pasir timah ilegal serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rufiadin alias Sarwa dan Bong Sun Loy alias Asun terbukti turut serta menampung mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rufiadin berperan menyediakan tempat penyimpanan dan terlibat dalam persiapan pengangkutan, sedangkan Bong Sun Loy memiliki keterlibatan lebih luas sebagai pemilik pasir timah, pihak yang mengatur pemindahan dan pengangkutan, serta pelaku penambangan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan pidana berbeda berdasarkan peran dan keadaan masing-masing terdakwa. Rufiadin dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,00, sedangkan Bong Sun Loy dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp10.000.000,00. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penampungan pasir timah ilegal perlu mempertimbangkan asal-usul mineral, bentuk keterlibatan, kesalahan, serta tingkat kontribusi setiap pelaku secara individual.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM TERHADAP UNSUR-UNSUR PENGANIAYAAN ANAK Gersong Fernando; Mas Agus Priyambodo; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pengaturan tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, unsur tindak pidana terpenuhi melalui pembuktian identitas terdakwa, status korban sebagai anak, adanya tindakan penganiayaan, serta akibat berupa luka berat. Pembuktian diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, Visum Psychiatricum, dan barang bukti. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pengaturan khusus melalui Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak serta membedakan ancaman pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap penganiayaan anak harus dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur delik secara menyeluruh sekaligus memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH TERHADAP ANAK TIRINYA Fitriana Sari; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki dasar pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedudukan pelaku sebagai ayah tiri menjadi aspek penting karena terdapat hubungan keluarga dan kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, hubungan pelaku dan korban, dampak terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum dalam perkara pencabulan anak perlu memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak anak sebagai korban.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Tarkam Suwirya; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam KUHP lama dan KUHP Nasional serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara penggelapan kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP Nasional memiliki substansi yang berkesinambungan, yaitu mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana. Perbedaannya terutama terdapat pada terminologi, sistem pidana denda, serta orientasi dan pedoman pemidanaan. Dalam perkara Ilham Mukdin alias Saprol bin alm. Sukroni, kendaraan bermotor diperoleh melalui peminjaman secara sah atas dasar kepercayaan, tetapi kemudian digadaikan tanpa izin pemilik untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan memenuhi karakteristik tindak pidana penggelapan apabila unsur-unsurnya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya perbuatan
Co-Authors Appe Hutauruk Fitriana Sari Gersong Fernando Istiyanda Iqbal Fatullah Mas Agus Priyambodo Muhammad Amin Saleh Al-Habsy Tarkam Suwirya Yanto Kurnia