<![CDATA[Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang tumbuh secara organik dari tradisi keilmuan dan sosial masyarakat. Namun, posisinya dalam sistem pendidikan nasional selama berabad-abad cenderung berada di pinggiran, khususnya terkait pengakuan ijazah, dukungan pendanaan, dan status kelembagaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai tonggak penting rekognisi formal negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif untuk menelaah landasan filosofis, yuridis, serta implikasi regulasi tersebut terhadap manajemen pesantren dan madrasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Pesantren tidak hanya memberikan legitimasi yuridis berupa kesetaraan ijazah, otonomi kurikulum, dan akses pendanaan, tetapi juga menegaskan peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Implikasi manajerial dari kebijakan ini menuntut pesantren untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan strategi pendanaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Keunikan artikel ini terletak pada analisis keterkaitan antara aspek legal-formal dengan praktik manajemen pesantren, sehingga memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami transformasi pesantren di era kontemporer.]]>
Copyrights © 2026
