<![CDATA[Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas umum di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru masih menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, dalam praktiknya masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di bahu jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk pengawasan, pembinaan, dan penertiban, namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi PKL, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendekatan persuasif dan humanis, penertiban rutin, pemberian sanksi administratif, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi antar instansi.]]>
Copyrights © 2026
