Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Zulwisman .
Unknown Affiliation
Religion Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA PELAKU USAHA MIKRO Resi Yuliza Putri; Gusliana HB; Zulwisman .
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepatuhan hukum pelaku usaha mikro terhadap perizinan berusaha merupakan indikator penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum. Namun, di Kota Pekanbaru tingkat kepatuhan tersebut masih relatif rendah, ditandai dengan fluktuasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya kesadaran hukum. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum, khususnya melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Analisis menggunakan teori Good Governance, teori kepatuhan hukum, dan teori perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPMPTSP telah dilaksanakan melalui pelayanan OSS-RBA, sosialisasi, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, kurangnya pemahaman legalitas usaha, serta kendala kelembagaan. Diperlukan penguatan sosialisasi berbasis pendekatan langsung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi yang lebih inklusif guna mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru.
IMPLEMENTASI PASAL 11 DAN PASAL 20 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Meisya Anindita Gusviar; Dodi Haryono; Zulwisman .
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 10.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas umum di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru masih menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, dalam praktiknya masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di bahu jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk pengawasan, pembinaan, dan penertiban, namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi PKL, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendekatan persuasif dan humanis, penertiban rutin, pemberian sanksi administratif, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi antar instansi.
Co-Authors Dodi Haryono Gusliana HB Meisya Anindita Gusviar Resi Yuliza Putri